Kedai, Tirai, dan Toleransi yang Tak Pernah Usai

Isu penindasan atas minoritas, kecongkakan mayoritas, dan toleransi selalu mampu meregenerasi sel-sel mereka sendiri untuk tetap tampil awet muda. Satu persoalan rampung atau terlanjur anyep, muncul lagi lain kasus lengkap dengan perang opini publik yang tak kalah semrawut dari lakon Bharatayuddha. Selalu mampu tampil eksotis untuk diulas dan dikaji, lagi dan lagi. Termasuk pula diskursus yang selalu menyeruak di bulan suci Ramadhan ini, yaitu kemelut operasional warung makan di siang hari selama bulan Ramadhan. Terlebih problema ini, walau tak bisa dikatakan sebagai sebuah masalah, makin terasa ramai dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini kala media sosial kian meraja sehingga membuat pertempuran ide makin santer terjadi.

Kasusnya pun beragam, lain tempat lain pula penyikapannya terhadap hal ini tergantung kebijakan pemerintah daerahnya karena walaupun pemerintah pusat tertulis pada UU No. 32 tahun 2004 memiliki wewenang mengurus bagian agama, pertentangan ini masuk ke dalam tupoksi pemerintah daerah yaitu menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dengan mengeluarkan perda maupun surat edaran (RI, 2004). Friksi yang muncul dari hal-hal “kecil” semacam ini bisa menimbulkan gejolak sosial yang cukup serius dalam lingkungan yang multikultural seperti Indonesia ini bila tak ditangani dengan serius pula oleh pemerintah daerah. Penanganan yang semestinya dilakukan oleh pemerintah daerah ialah membuat suatu kebijakan yang sekiranya mengakomodasi kepentingan dua belah pihak, bukan saja mengamini keinginan pelaku usaha rumah makan untuk buka atau mengabulkan keinginan “sekelompok” orang yang berpuasa untuk dihormati kegiatan ibadahnya, yang bermula dari pengkajian sosial secara komprehensif yang akan berujung pada penemuan titik equilibrium atau win-win solution untuk kedua belah pihak dalam bentuk produk yuridis dari pemerintah daerah.

Realitas Sosial

Titik equilibrium ini, di masing-masing tempat, mestilah berbeda oleh karena perbedaan konteks sosial dan budaya. Bupati Kab. Bandung menginstruksikan kepada pemilik rumah makan untuk tidak melakukan aktivitas dagangnya hingga sore hari selama bulan Ramadhan demi menghormati masyarakat yang berpuasa (Putra, 2019). Sementara itu di Lebak dimana pemerintahnya menyatakan bahwa bila ada yang ngotot buka akan di-sweeping (Nazimuddin, 2019). Agak berbeda kasusnya dengan di Kota Yogyakarta dimana pelaku usaha kuliner tetap boleh menjajakan dagangannya asalkan ditutup tirai di depan etalase makanan atau di pintu masuk kedainya (Sudjatmiko, 2019). Nampaknya penutupan warung makan dan tirai ialah sikap yang lazim diambil oleh pengampu kebijakan di tiap daerah di Indonesia dengan premis yang sama, menghormati kepentingan mayoritas. Hal ini menimbulkan tanya bahwa siapa yang harus bertoleransi, pihak mayoritas mengayomi hak minoritas atau yang sedikit mesti tahu diri atas apa yang dimau kaum mayoritas. Jauh dibelakang itu, sebenarnya apa makna toleransi sebenarnya?

Toleransi :  Konsep Tawar Menawar

Banyak sekali cerdik cendekia yang coba mendefinisikan arti konkret dari toleransi. Tillman, contohnya, menyatakan bahwa toleransi ialah sikap saling menghargai dan menghormati kepentingan di antara dua atau lebih golongan dalam satu konteks sosial demi mewujudkan kedamaian (Tillman, 2004). Mengacu pada definisi tersebut, saya artikan toleransi ialah suatu proses tawar-menawar persis dengan apa yang terjadi pada saat kita melakukannya di pasar tradisional, namun untuk kasus toleransi harga yang dinegosiasikan ialah dalam bentuk kepentingan.

Dalam kasus kali ini kedua pihak yang bernegosiasi ialah pemilik kedai makan dan orang yang berpuasa. Pemilik rumah makan berkepentingan untuk tetap berdagang guna menyambung hidup.

Sementara itu, di lain pihak, ada beberapa kelompok umat Muslim yang tak menyetujui adanya warung makan yang buka di siang hari selama Ramadhan karena dinilai tidak menunjukan rasa hormat kepada mereka yang berpuasa. Sudah semestinya warung makan tidak menjajakan dagangannya di siang hari saat ramadhan karena mampu menggugah selera makan yang berujung pada batal atau setidaknya mengurangi pahala puasa, begitu dalih mereka. Terlihat jelaslah bagaimana konsolidasi dua kelompok dengan kepentingan berbeda ini yang selanjutnya akan saya paparkan mengenai konsep tawar-menawarnya.

Masing-masing kelompok sangat bersikukuh mengenai kepentingan merekalah yang paling berhak untuk diakomodasi dan dimengerti oleh pihak seterunya. Disinilah terjadi semacam konflik sosial yang mana ini tak perlu dianggap desruktif karena menurut Coser, konflik sosial ialah suatu keniscayaan dalam konteks sosial yang mana punya peran konstruktif seperti menghasilkan konsensus-konsensus baru diantara kedua belah pihak yang berkonflik (Coser, 1956). Hal senada pun diungkapkan oleh George Simmel bahwa konflik yang merupakan interaksi sosial dasar berperan dalam memunculkan suatu sistem akomodasi dan kerjasama yang kompleks.

Konflik itulah yang sejatinya merupakan prosesi tawar-menawar itu sendiri yang berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Dari konflik antara kedua belah pihak tersebut dihasilkanlah konsensus-konsensus informal[1] dan formal[2] diantara mereka yang harus ditaati oleh kedua belah pihak.

Pertanyaannya ialah, apakah konsensus yang tercipta sudahlah ideal dalam negara multikultural dan demokratis seperti Indonesia ?

Kondisi Ideal

Dalam struktur sosial maupun yuridis negara demokrasi, memang benar bahwa pemerintahan berjalan atas hasil suara dan aspirasi mayoritas (Kelsen, 1945). Seperti halnya PEMILU, pemenangnya ialah yang mendapat suara terbanyak, sementara suara rakyat lainnya seperti hangus entah kemana. Namun saya tak setuju bila demokrasi dipandang dari hasil keluarannya, sebaliknya, ia mesti dipahami secara prosesual. Walau pada akhirnya suara mayoritas yang akan menjadi manifestasi Vox Populi Vox Dei dalam negara demokratis, tetap dalam prosesnya semua elemen masyarakat mesti dilibatkan dan terwakili dalam pengambilan kebijakan sehingga akan terjadi musyawarah guna merumuskan suatu konsensus yuridis yang win-win solution.

Mengingat saya bagian dari masyarakat Indonesia, saya akan berkata : Buka saja warungmu!

Pembicaraan mengenai kasus ini mesti kita telaah bukan hanya mendasar pada realita-realita yang sudah terjadi, namun lebih jauh daripada itu, kita harus mampu memetakan apa yang sebenarnya dibutuhkan kedua belah pihak. Dibutuhkan, bukan diinginkan. Bila berbicara lewat perspektif apa yang diinginkan kedua belah pihak, rasanya susah untuk berlaku adil karena keserakahan dan kesemena-menaan muncul dari keinginan, bukan kebutuhan.

Menimbang kebutuhan mendasar pihak rumah makan guna menyambung hidup dengan tetap berdagang di bulan Ramadan, rasanya tidak ada pilihan lain selain tetap buka. Lalu kita beranjak kepada pihak yang menuntut ditutupnya warung makan di siang hari kala Ramadan. Dari sisi teologis, umat Islam diperintahkan untuk berpuasa menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, termasuk makan dan minum (Q.S. Al-Baqarah : 183). Disini sudahlah jelas bahwa Islam mengakui eksistensi godaan dan rintangan bagi orang yang berpuasa yaitu realita sosial di sekitarnya serta hawa nafsu yang ada dalam diri. Ayat tersebut berujung pada informasi bahwa puasa dimaksudkan agar menjadikan manusia semakin bertaqwa karena sejatinya taqwa merupakan kondisi yang diperoleh setelah manusia melewati berbagai ujian yang diberi oleh-Nya (Q.S. Muhammad : 31). Ibarat ada siswa hendak melaksanakan UN, sang guru memilih untuk menuntut KEMENDIKBUD agar meniadakan UN. Kapan lulusnya?

Saya pikir gestur politik yang ditunjukkan kebanyak pemerintah daerah di Indonesia hanyalah memperkuat gejala majority syndrome, sebuah keadaan dimana kelompok mayoritas merasa terusik supremasinya oleh kelompok minoritas, di dalam realitas sosial masyarakat Indonesia (Sheeran, 1983). Hal ini sangat berkebalikan dengan salah satu prinsip negara demokratis yaitu perlindungan hak minoritas, bukannya pengakuan atas supremasi mayoritas.

Jika pun toleransi ini hendaknya dua arah, saya menganjurkan pihak rumah makan menunjukkan sikap toleransi positif atau partisipatif berupa bantuan bagi umat muslim yang berpuasa (Abdullah, 2001). Sikap tersebut bisa hanya lewat inisiatif dari para pemilik warung makan dalam bentuk pemberian hidangan berbuka puasa gratis atau bisa juga pemerintah turut ambil bagian dengan memberlakukan batas jam kerja sampai berbuka puasa agar mereka dapat fokus berbuka bersama keluarga dilanjutkan beribadah shalat tarawih. Toleransi semacam ini saya rasa lebih konkret dan bermanfaat ketimbang menciptakan konsensus yang hanya sebatas gagah-gagahan kaum mayoritas.

Masih Adakah Engkau, hai Toleransi?

Berdasar pada pemaparan yang telah saya kemukakan, terlepas dari ideal yang saya ajukan, toleransi itu selalu ada karena ia bukanlah hasil yang final, namun ia merupakan proses panjang yang terus berubah-ubah titik temunya. Dimana toleransi dalam pelarangan operasional rumah makan di siang hari selama Ramadhan? Apakah ada toleransi dalam warung makan yang hanya boleh buka di sore harinya?. Masih eksiskah tenggang rasa dalam penggunaan tirai di etalase warung makan?. Atau kapankah toleransi secara partisipatif mampu membumi di Indonesia?

Toleransi selalu ada, hanya berbeda kadarnya di tiap tempat, waktu, dan pelaku sosialnya. Kedai dan tirainya di kala Ramadhan mesti dimaknai lebih dari sekadar fungsional-teknis, namun lebih dari itu, secara simbolis relasi keduanya menunjukkan proses tawar-menawar yang terus bergerak dan tak pernah usai. Mulai hanya sebatas simbol tunduknya minoritas terhadap keperkasaan mayoritas, bergerak menuju interaksi saling menghargai dan mengurangi tuntutan hingga harapannya terwujud toleransi yang lebih partisipatif sehingga mampu menciptakan kerukunan. Toleransi, sampai kapanpun, akan selalu berhak untuk diperjuangkan oleh kita yang mendambakan kedamaian.

Daftar Pustaka

Abdullah, M. (2001). Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keagamaan. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Coser, L. A. (1956). The Functions of Social Conflict. Abingdon: Routledge.

Kelsen, H. (1945). Teori Umum tentang Hukum dan Negara. Cambridge: harvard University Press.

Nazimuddin, A. (2019, Mei 2). Rumah Makan di Lebak Dilarang Buka Siang Hari Selama Ramadhan, Ini Alasannya. Retrieved from KOMPAS.com: https://regional.kompas.com/read/2019/05/02/22533501/rumah-makan-di-lebak-dilarang-buka-siang-hari-selama-ramadhan-ini-alasannya

Putra, W. (2019, Mei 4). Bupati Bandung Larang Warung Makan Buka di Siang Hari Saat Ramadhan. Retrieved from news.detik.com: https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-4535665/bupati-bandung-larang-warung-makan-buka-di-siang-hari-saat-ramadhan

Pemerintah RI. (2004). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Departemen Dalam Negeri RI.

Sheeran, M. J. (1983). Beyond Majority Rule: Voteless Decisions in the Religious Society of Friends. Philadelphia: Philadelphia Yearly Meeting of the Religious Society of Friends.

Sudjatmiko, T. (2019, Mei 7). Selama Ramadan, Warung Makan Harus Ditutup Tirai. Retrieved from krjogja.com: https://www.krjogja.com/web/news/read/98664/Selama_Ramadan_Warung_Makan_Harus_Ditutup_Tirai

Tillman, D. (2004). Pendidikan Nilai untuk Kaum Dewasa Muda. Jakarta: Grasindo.


[1] Adat setempat

[2] Hukum formal

(Artikel ini ditulis oleh Ardhias Nauvaly Azzuhry sebagai pemenang harapan 3 dalam kompetisi Journation 1.0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *