Sempat Robohkan Gerbang DPRD Jawa Tengah, Aliansi Semarang Raya Akhiri Aksi dengan Tertib

Ribuan mahasiswa yang tergabung Aliansi Semarang Raya saat berdemonstrasi di depan Gedung DPRD Jateng, 24 September 2019, (OPINI/Imam Muttaqin)

Semarang, (24/09) ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi  di Kota Semarang dan sekitarnya melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Jawa Tengah dalam gerakan atas nama Aliansi Semarang Raya. Universitas yang turut berpartisipasi antara lain: Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (Unnes), UIN Walisongo Semarang, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula), Universitas Jendral Soedirman (Unsoed),  dan sebagainya. Gerakan demonstrasi yang bertajuk “SERUAN AKSI #REFORMASI DIKORUPSI” ini merupakan upaya protes kepada pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat atas berbagai  polemik mengenai permasalahan di bidang hukum, pendidikan, hingga HAM yang terjadi beberapa waktu terakhir di Indonesia.

Aksi dilakukan sejak pukul 09.30 WIB dengan titik kumpul Patung Kuda Undip Pleburan, kemudian dilanjutkan dengan long march menuju gedung DPRD Jawa Tengah sembari menggaungkan seruan-seruan, maupun lagu  pengobar api semangat para demonstran seperti lagu “Darah Juang” dan “Totalitas Perjuangan”. Jalan Pahlawan Semarang yang ditutup untuk keperluan aksi dipenuhi dengan ragam jaket almamater kampus, seragam polisi, dan juga baju berwarna hitam yang memang menjadi dresscode untuk aksi tersebut. Ketika massa sudah terkondisikan dengan baik, perwakilan mahasiswa dari Unnes, Unwahas, dan Unisula melakukan orasi secara bergantian.

Massa yang berjumlah kurang lebih 3000 orang itu menuntut agar gerbang gedung DPRD Jawa Tengah dibuka sehingga massa dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Pukul 11.30 WIB massa berhasil merobohkan gerbang gedung DPRD Jawa Tengah karena aksi damai mereka tak kunjung mendapat respon dan merasa adanya ketidakhadiran negara. Pukul 12.00 Kapolrestabes Semarang naik ke podium orator, menghimbau agar massa tidak anarkis, sebab Gubernur dan perwakilan DPRD Jawa Tengah akan turun dan mendengarkan aspirasi massa. Setelah suasana dikoordinasikan untuk kondusif, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo naik ke podium orator, menemui massa untuk berorasi dan mendengarkan aspirasi mahasiswa.

Suasana sebelum pagar Gedung DPRD dirobohkan karna Gubernur Jateng tidak kunjung menemui massa aksi, (OPINI/Imam Muttaqin).

Cornelius Gea selaku koordinator aksi dari LBH Semarang melakukan orasi serta menyuarakan tujuh tuntutuan yang menjadi dasar pelaksanaan aksi.

  1. Menuntut DPR-RI mencabut draft RUU RKUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, dan mengasahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, dan RUU Masyarakat Adat.
  2. Menuntut Presiden untuk mengeluarkan Perppu Pencabutan UU KPK dan UU Sumber Daya Air;
  3. Menuntut Kepada Presiden untuk memberikan sanksi tegas kepada korporasi pembakar hutan;
  4. Menuntut Kepolisian RI untuk membebaskan dan menghentikan kriminalisasi Aktivis Papua, Pejuang HAM dan bertanggung jawab atas pemulihan nama baik setiap aktivis dan Menghentikan segala intimidasi terhadap masyarakat Papua;
  5. Menuntut Kepada Pemerintah untuk menjamin terlaksananya pemberian jasa layanan kesehatan BPJS yang baik dengan skema pembiayaan yang ditanggung sepenuhnya oleh Pemerintah sebagai lembaga yang berkewajiban untuk memenuhi hak atas kesehatan kepada seluruh rakyat Indonesia;
  6. Menuntut Pemerintah untuk mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu dan masa kini;
  7. Menuntut Pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang demokratis, gratis dan transparan dalam keuangannnya, menghentikan komersialisasi pendidikan yang mengakibatkan akses pendidikan semakin sulit diperoleh oleh seluruh rakyat Indonesia. Meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan mengangkat guru honorer golongan K2 menjadi PNS Dan atau PPPK, Dan memoratorium kebijakan PPG bagi lulusan LPTK.

Setelah Cornel melakukan orasi dan menyuarakan tuntutan, Gubernur Jawa Tengah menandatangani surat tuntutan tersebut dan berjanji akan meneruskannya ke DPR RI. Ganjar menghimbau kepada massa untuk tetap menjalani aksi ini dengan tertib dan damai hingga selesai. Mengenai tuntutan mahasiswa, Ganjar mengatakan, “Apapun tuntutan yang akan anda sampaikan kepada kami sebagai gubernur, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, akan saya sampaikan.” Pada saat itu juga, Gubernur Jateng langsung menandatangani tuntutan-tuntutan yang harus disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ada tiga pihak yang terlibat dalam kesepakatan di lembar kertas tersebut, yaitu Kapolrestabes Semarang Abiyoso Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Sukirman, dan Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo menandatangi surat tuntutan di hadapan massa aksi, (OPINI/Imam Muttaqin)

Terkait berbagai isu yang muncul di permukaan dari para pendukung pemerintah dan beberapa media yang seolah-olah menggiring opini publik bahwa aksi ini ditujukan untuk menggulingkan Jokowi, Cornel menegaskan bahwa aksi ini bukan soal Jokowi tetapi mengenai oligarki yang berkuasa. Narasi itu muncul di permukaan oleh beberapa orang yang tidak bertanggungjawab yang membuat itu jadi konsumsi publik sehingga ada penolakan dari beberapa masyarakat maupun kampus terhadap aksi ini. “Kami ini bukan cuma soal Jokowi, tapi ini oligarki yang berkuasa, bahkan oligarki sudah bersekongkol dengan DPR dan pemerintah, bukan soal jokowi, bukan soal rezim. Oligarki harus ditumbangkan karena jelas-jelas mengancam kedaulatan dan hak-hak rakyat.” tegasnya.

Suasana aksi siang itu dijaga oleh aparat keamanan dari Kapolres Semarang dengan 55 personel untuk menjaga bagian luar gerbang gedung DPRD, beberapa personel cadangan di halaman gedung DPRD Jawa Tengah, serta penyediaan sejumlah ambulans untuk memberikan bantuan kepada massa aksi yang terluka atau pingsan di tengah kerumunan massa. Perjalanan massa dari berbagai universitas juga dikawal oleh polisi yang memang ditugaskan pada titik-titik yang telah ditentukan. Bagas, salah satu polisi lalu lintas  mengatakan bahwa 55 personel polisi lalu lintas berada di bawah komando Kapolres Semarang. Selain itu, telah dilakukan rekayasa arus lalu lintas dengan menutup jalan dari ujung gedung Kapolda sampai Taman Pancasila Simpang Lima Semarang.

Akbar Gustaf, salah satu peserta aksi dari Fakultas Hukum Unnes, mengikuti aksi tersebut karena dari pihak fakultas pun memberikan dukungan untuk bergerak. “Apa yang dikerjakan DPR saat ini tidak ada urgensinya, jadi kita sebagai masyarakat harus benerin DPR dan staf pemerintahnya,” tuturnya. Akbar menyampaikan bahwa ia siap turun apabila dibutuhkan dalam aksi-aksi berikutnya dan juga berharap agar pemerintah lebih mendengar suara rakyat.

Massa aksi masih akan terus mengawal tuntutan ini, apabila tuntutan tersebut tidak diindahkan maka akan terjadi aksi-aksi lanjutan yang lebih besar. Cornel mengatakan, “Tanda tangan dari Ganjar, DPRD, dan Kapolres harus ditunjukkan dengan komitmen mereka berupaya untuk menyampaikan aspirasi rakyat sampai ke pusat. Dan kalau sampai pada dilantiknya presiden bulan depan aspirasi rakyat tidak dipenuhi, maka kami berkomitmen lima kali lipat dari ribuan massa hari ini akan turun ke jalan bahkan akan berkomitmen untuk turun ke Jakarta untuk menuntut Jokowi agar menuruti kedulatan rakyat.” paparnya.

Kondisi pagar gedung DPRD setelah dirobohkan massa aksi, (OPINI/Rugayah)

Meskipun gerbang Gedung DPRD roboh, mengutip pernyataan Kapolres bahwa hal tersebut tidak akan dipermasalahkan lagi dan Kapolres menjamin setelah aksi selesai tidak akan ada penahanan terhadap mahasiswa. Massa mulai membubarkan diri sekitar pukul 13.30 WIB dan tetap menjaga kebersihan lingkungan dengan memungut sampah yang berceceran untuk dimasukkan ke dalam kantong plastik.

Reporter : Annisa Q, Imam M, Fandi R, Reza P, Rugayah, Halima I, Nur Laily          

Penulis : Halima Iradati A, Nur Laily M.

Editor : Gita N. Elsitra

Redaktur Pelaksana : Dian Rahma F. A.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *