Subsidi sih, tapi Rela Bagi-Bagi?

ilustrasi oleh: Megawati Sekar L.C.N (Instagram: megalcn)


Layaknya tabung gas melon dan bensin premium, Rektor Universitas Diponegoro ketok palu dalam memberikan subsidi berupa kuota internet sebesar Rp 50.000/bulan per tanggal 23 Maret 2020, dengan keluarnya surat edaran resmi oleh rektorat. Seperti yang sudah disinggung pada awal artikel opini ini, bapak Rektor Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum yang terhormat hanya memberikan subsidi tersebut kepada kalangan tertentu, yang dalam hal ini kelompok bidikmisi serta golongan UKT satu dan dua saja. Iya, dua kalangan tersebut saja. 

Adanya persembahan subsidi oleh bapak Rektor bersumber dari keputusan sebelumnya menyoal kuliah online yang merupakan imbas dari wabah covid-19. Kebijakan ini tentu tidak diamini semua mahasiswa, terutama mahasiswa dengan UKT golongan tiga ke atas, termasuk penulis yang merasa iri dan terdiskriminasi, hiks. Bagaimana tidak? Memiliki beban UKT yang lebih tinggi dengan harapan biaya tersebut sepadan dengan fasilitas yang memadai, namun harus absen dalam penggunaan fasilitas yang bahkan belum setengah semester berjalan karena wabah pandemik global. Memang, UKT mungkin bukan hanya soal fasilitas dan mungkin saja dianggarkan untuk kepentingan lain yang lebih mendesak, namun bagaimana mahasiswa tidak terbawa rasa curiga jika sejauh ini tidak ada transparansi dari rektorat soal ke mana mengalirnya dana tersebut.

Selain pembahasan ke mana larinya biaya UKT mahasiswa, mungkin salah satu yang terlintas di benak mahasiswa saat membaca surat edaran soal subsidi kuota internet ialah, “Lantas mengapa hanya dua golongan UKT paling rendah saja yang mendapat subsidi tersebut?” Jawaban pasti akan pertanyaan ini sama sekali tidak atau belum dipublikasi pihak rektorat secara resmi, meskipun bagi mahasiswa seharusnya subsidi tersebut dapat terbagi rata mengingat kebutuhan akan kuliah online dan lunasnya pembayaran UKT mereka untuk semester genap ini. Pihak rektorat sendiri sampai saat ini sejatinya masih belum memiliki wacana untuk penyamarataan subsidi atau bantuan kepada seluruh mahasiswa. Hal ini dikonfirmasi oleh salah satu pihak universitas saat dihubungi oleh LPM Opini pada Jumat (28/3) lalu, “Sampai saat ini belum ada kebijakan tersebut (bantuan secara menyeluruh) dari pimpinan.” Jadi, bagi mahasiswa dengan besaran UKT tiga ke atas dan tidak memiliki sinyal Wi-Fi di rumah, bersiaplah untuk menghadapi panic buying kuota internet, karena kuota gratis yang diberikan beberapa provider juga ternyata tidak berguna jika dalam perkuliahan online ini dosen memakai media di luar Kulon.

Tidak puas dengan pernyataan yang diberikan oleh pihak rektorat, LPM Opini turut menginterogasi pihak BEM Undip dengan memberikan pertanyaan yang kurang lebih sama. Namun, jawaban yang diberikan pun seratus persen sama, mereka tidak tahu-menahu dan sebenarnya ingin tahu pula transparansi alasan mengapa kebijakan tersebut hadir, “Untuk kebijakan mengenai subsidi kuota hanya untuk kawan – kawan bidikmisi dan Golongan 1 serta 2 dari pihak rektorat tidak ada komunikasi dengan Kesma BEM Undip. Mengenai alasan dari rektorat sendiri tentang kebijakan tersebut sampai sekarang saya tidak tahu alasannya apa, hal ini juga sedang ditanyakan.” Jelas Endah Tri Wulandari selaku Kabid Kesma BEM Undip.

Kami memang tidak mendapatkan alasan yang logis dan jelas dari pihak rektorat, namun setidaknya kami mendapat asumsi yang cukup logis dari Endah mengenai alasan mengapa bapak Yos Johan Utama selaku Rektor mengesahkan surat edaran itu, “Sepengetahuan saya mengenai (alasan kebijakan diperuntukkan bagi) bidikmisi, golongan satu dan dua, kenapa golongan tiga dan seterusnya gak ada subsidi juga? Hal ini karena golongan 1 dan 2 di Undip masih dikategorikan sebagai golongan UKT untuk mahasiswa yang masih kurang mampu secara ekonomi. Kita lihat saja ketika ada kuota bidikmisi tambahan, tentunya di dalam persyaratan tersebut yang bisa mendaftar bidikmisi tambahan adalah mahasiswa dengan golongan 1 dan 2. Nah, dari situlah asumsi pribadi saya terkait subsidi kuota ini.” Terang Endah. Ya, memang harus diakui tiga golongan tersebut dinilai perlu bantuan dari segi ekonomi, mungkin salah satunya menurut Rektor adalah bantuan kuota internet. Namun, sudahkah Anda tahu jika mahasiswa bidikmisi mendapatkan jatah bantuan dari pemerintah per bulannya? Meskipun sudah menjadi rahasia umum jika dana itu kadang datang tidak tepat waktu, namun dengan diberhentikannya kuliah secara tatap muka hingga akhir semester, diperuntukkan untuk apa bantuan tersebut? Jawaban logisnya, tidak sampai separuh dana tersebut diperuntukkan untuk membeli kuota internet per bulan. Di samping itu, mahasiswa yang merasa iri harap tenang, Endah selaku Kabid Kesma BEM Undip mengatakan bahwa ia beserta kawan-kawan BEM lainnya akan mengupayakan keluhan mahasiswa agar lekas dibenahi, “BEM Undip pun juga bakal mengupayakan suara teman-teman Undip terkait keluhan adanya kuliah online, kuota yang boros, dan kurangnya menikmati fasilitas dari fakultas karena adanya covid-19 ini.”

Pihak BEM FISIP Undip pun sebenarnya berharap kebijakan tersebut dapat merata didapatkan seluruh mahasiswa, meskipun begitu, mereka merasa yakin bahwasannya kebijakan ini telah dipertimbangkan dengan matang. “Untuk hal subsidi itu, karena merupakan kebijakan universitas, jadi fakultas-fakultas mengikuti dan menjalankannya. Dan sepertinya sudah dipertimbangkan matangnya kebijakan tersebut, kalau dari opiniku sih harapannya semua golongan (UKT) dapat.” Terang Yudi selaku Kabid Kesma BEM FISIP Undip 2020 kepada LPM OPINI (23/3).

Ada tanggapan berbeda yang dilontarkan oleh Naura, salah satu mahasiswa penerima subsidi kuota yang merasa urgensi sekarang seharusnya menitikberatkan kepada “Ke mana larinya UKT mahasiswa selama setengah semester lebih”, ketimbang ngomel-ngomel soal ketidakadilan subsidi kuota, “Aku lebih setuju mereka memperjuangkan kenapa UKT gak kembali setengahnya, daripada meributkan masalah subsidi kuota.” Jelas Naura kepada LPM Opini pada Rabu (23/3).

Ya, sebagai mahasiswa yang memiliki hati dan prasangka baik serta anugerah kognitif cemerlang, memang seyogyanya percaya bahwa keputusan mengenai subsidi kuota sudah dimasak matang-matang oleh pihak terkait, namun adalah hak bagi mahasiswa untuk mengetahui alasan di balik kebijakan tersebut – meskipun arif, namun transparansi menjadi nilai vital dalam berlakunya sebuah kebijakan. 

Teruntuk para mahasiswa Universitas Diponegoro, ada dua opsi yang sebaiknya kalian sebagai mahasiswa lakukan. Pertama, tidak hanya mempersiapkan perlengkapan dapur dalam menghadapi dampak pandemi global ini, namun stok juga kuota internet, kalau ada lebihan lumayan buat usaha atau bantu proker kalian danusan. Kedua, kalau bisa, kasih data mengenai mahasiswa mana yang kekurangan kuota internet dan jaringan ke rektorat, nego-nego tipis lah, sekalian minta pengembalian UKT, hehe. Kalau opsi kedua dirasa mustahil, ya mau gak mau harus pake opsi pertama, Sob.

Kok malah mahasiswanya yang repot? Ya, rektorat mampunya cuma segitu, mau bagaimana lagi? Transparansi saja boro-boro, guys.

Penulis: Luthfi Maulana

Editor: Ikhsanny Novira I.

Redaktur Pelaksana: Annisa Qonita A.

2 thoughts on “Subsidi sih, tapi Rela Bagi-Bagi?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *