Subsidi Kuota dan Kelas Online: Perjamuan Masalah dan Upaya Mengatasinya

Ilustrasi: Biro Desain LPM OPINI

Ada yang berharap ikut mendapat kemudahan subsidi kuota dalam perkuliahan online seperti teman-teman bidikmisi dan UKT golongan 1-2. Ada juga yang berharap untuk mendapatkan kembali beberapa persen dari UKT yang telah dibayarkan karena proses pembelajaran tatap muka baru berlangsung satu bulan saja akibat pandemi global yang melanda. Namun, solusi yang datang justru diluar dugaan. 

Surat edaran terbaru yang ditandatangani Prof. Yos Johan Utama, SH, M. Hum, justru menyelesaikan permasalahan tersebut dengan permasalahan baru, yakni membatasi durasi video interaktif kelas hanya 15 menit (kecuali ada kesepakatan antara peserta perkuliahan untuk memperpanjang durasi). Loh, loh, gimana nih maksudnya?

  Mari kita reka lagi adegan seminggu belakangan dan kaitkan dengan kebijakan baru ini. Ketika dosen dan mahasiswa memilih untuk mengikuti solusi yang ditawarkan oleh surat edaran, yang terjadi pada 15 menit pertama palingan hanya, 

“Selamat pagi teman-teman mahasiswa, kita mulai perkuliahan hari ini ya,” ujar dosen membuka perkuliahan pagi itu. 

Mahasiswa dengan penuh kesopanan menjawab dengan, “Baik, Pak,” atau “Baik, Bu,” 

“Tes. Halo, halo. Kita absen dulu, ya,”

Mahasiswa juga ikut-ikutan tes. “Tes, halo.” 

“Apa suara saya terdengar? Saya enggak di-mute, kan? Tes,”

“Iya, Pak/Bu. Dengaaaar,” suara mahasiswa berebut menjawab dari seberang sana menanggapi skeptisisme dosen yang ragu akan eksistensi suaranya di perangkat yang digunakan mahasiswa.

Dan 15 menitnya selesai, menguap begitu saja sampai di sana. 

Tentu semua orang tidak selalu terjebak hanya dalam satu opsi absolut, namun seringkali alternatif lain sama tidak menjanjikannya, layaknya opsi utama. Memang, biasanya kita akan selalu dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit dalam hidup, huhu curhat, dan inilah salah satunya. Begini, jika video interaktif berdurasi 15 menit dirasa tidak mampu menjawab kebutuhan, maka durasi tambahan dapat diberlakukan asalkan dosen dan mahasiswa menyepakati keputusan tersebut bersama-sama. Yah, sama saja ini mah. Boros kuota lagi, dong. 

Oh, tenang, tetap ada solusi lain, sih. Live chat. Ini dianggap lebih ramah kuota. Penulis bersama dosen dan teman-teman sekelasnya pernah menempuh cara ini, tetapi dirasa terlalu menghabiskan banyak waktu karena dalam mengetik dan berbicara langsung, waktu yang dibutuhkan untuk chatting-an akan lebih lama. Akibatnya, 3 SKS perkuliahan tidak tercapai maksimal,  tidak interaktif, dan monoton. Begitulah.

Ilustrasi pelaksanaan kelas online melalui live chat.

Dengan kondisi seperti ini, maju kena mundur pun kena, dosen tetap harus memberikan pembelajaran yang mempertimbangkan proporsionalitas dan learning outcome di antara keterbatasan sarana komunikasi pembelajaran. Wah, yang repot dan mikir ternyata bukan hanya mahasiswa.

Apakah ini adalah respon yang tepat dan solusi yang dirasa paling bisa dilakukan untuk saat ini? Bagi Penulis, ini hanya jalan pintas paling mudah alias ini adalah kebijakan yang terkesan malas. Tentu ada solusi lain, seperti yang beberapa hari belakangan telah diributkan mahasiswa, namun, pasti susah, ya? Lebih baik mengorbankan kualitas pembelajaran dibanding harus susah-payah menyamaratakan subsidi kuota, atau bahkan lebih ribet lagi mengembalikan sebagian UKT.  

Penulis mungkin kepikiran satu kebijakan yang lebih revolusioner, tapi di sisi lain juga sadar bahwa hal itu tidak serta-merta dapat diwujudkan dengan mudah seperti ketika Penulis mengetik tulisan ini sambil rebahan. 

Beberapa provider telah ‘berbaik hati’ memberikan solusi belajar jarak jauh dengan menghadiahkan kuota gratis. Sayangnya, kuota itu hanya dapat dipakai apabila perkuliahan berlangsung melalui Kulon Undip. Sementara, dosen lebih banyak memilih media interaksi lain di luar Kulon. Barangkali penyebabnya, menurut hemat Penulis, karena fitur-fitur di Kulon yang terbatas dan tidak memenuhi kebutuhan belajar online. Untuk itu, kenapa kita tidak meningkatkan fitur-fitur tertentu pada Kulon? Seperti live chat, fitur call, ataupun video call. Yak, agak halu dan mengada-ada jika saran ini dilakukan dalam waktu dekat untuk mengejar kebutuhan perkuliahan daring. Tetapi, namanya ide, Penulis merasa tetap harus menyampaikannya, siapa tahu di-notice dan dapat dilakukan di lain waktu, semoga. Barangkali nanti butuh lagi, kan? Hehe tapi amit-amit dapat musibah pandemi global lagi. Maksudnya, dibutuhkan lagi nanti untuk situasi lain yang lebih baik, misalnya mengadakan kelas pengganti dan seterusnya

Saat ini sebenarnya urgensi mahasiswa hanya ingin kearifan bapak Rektor dalam menyikapi keluhan mereka. Jika berbagai cara dan solusi telah dirakit semampunya dan siap diterbangkan, namun tidak cukup tinggi untuk memenuhi harapan mahasiswa, ya sudah. Penulis pribadi juga tidak ingin menuntut lebih banyak. Anugerah kognitif dan rasa simpati sudah dapat menemukan jawaban, bahwa suatu kebijakan pasti telah melalui beberapa pertimbangan dan pemikiran yang matang sebelum dilahirkan. Ada satu sebenarnya yang harus dilakukan dan menjadi utang yang mestinya dibayarkan kepada mahasiswa. Kita semua tahu apa yang akan Penulis bicarakan di sini. Iya, benar, transparansi. Berkali-kali, dan sekali lagi dikatakan, bahwa transparansi merupakan hal vital yang harus dilakukan saat menetapkan suatu kebijakan. 

Mahasiswa mungkin tidak akan mengomel panjang lebar kali tinggi bagi dua–dan sambat sana-sini pada followers Twitter atau viewers Instagram story yang sebenarnya tidak pedulijika sisa UKT mereka yang tidak terpakai selama mereka di rumah, jelas ke mana mengalirnya. Maka yakinlah, mahasiswa akan memilih ikhlas, kemudian diam tutup mulut ketika disodorkan makan malam lezat berupa transparansi dana UKT, tentunya dengan catatan yang logis dan dapat dipertanggung jawabkan. 

Jika pun akhirnya angan-angan ini tidak dapat terpenuhi, maka sudah selayaknya kita mengorbankan beberapa hal untuk mencapai satu tujuan yang lebih mulia, yaitu melaksanakan perkuliahan meski berjalan tidak sesuai keinginan. Eh, tidak terlalu buruk juga, kok. Nyatanya, banyak juga mahasiswa yang memilih bersikap biasa saja dengan kebijakan ini walaupun mereka terbebani oleh uang kuota atau model perkuliahan. Tidak menutup kemungkinan banyak juga yang setuju dan mengamini keputusan Rektor. 

Sebagai penutup, Penulis sebenarnya tidak ingin terdengar seperti orangtua yang membosankan dengan menyinggung mengenai pelajaran dan filosofi hidup, tetapi tetap harus dikatakan. Seperti yang tadi sudah kita bahas, bahwa dalam hidup, memang seringkali kita dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang tidak menguntungkan, dan ini adalah salah satunya. Memilih antara menyelesaikan perkuliahan sembari menyeret beban besar kebutuhan biaya internet atau menyelesaikan perkuliahan meski tidak yakin telah cukup menyerap ilmu melalui metode perkuliahan daring yang tidak tepat.

Penulis: Ikhsanny Novira I.
Editor: D. R. Fika Alnina
Redaktur Pelaksana: Annisa Qonita A.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *