Refleksi Selama Covid-19 dan Lunturnya Gotong Royong

Ilustrasi: Biro Desain LPM OPINI

Menyebarnya covid-19 ke Indonesia bagai bom waktu, yang memang pada akhirnya akan meledak. Terhitung sudah 40 hari, tepat di hari Sabtu (11/4) covid-19 memasuki Indonesia. Sebelumnya, pemerintah memang telah mengonfirmasi ditemukannya kasus positif covid-19 pada tanggal 2 Maret 2020 lalu (Kompas, 11 April 2020). Seiring berjalannya waktu, ia dengan cepat menyebar ke berbagai wilayah yang hingga kini menyebabkan semua provinsi di Indonesia telah positif terpapar virus tersebut (Tirto.id, 11 April 2020).

Kondisi “perang” yang kini tengah dialami, menuntut sebuah strategi jitu sebagai upaya mengurangi dampak akibat pandemi ini. Strategi tersebut berupa produk kebijakan yang dibuat pemerintah seperti work from home, learn from home, study from home, hingga pembatasan sosial skala besar yang kini telah resmi diberlakukan di beberapa wilayah. Kebijakan ini adalah langkah penting yang harus dilakukan untuk dapat memutus rantai penyebaran covid-19. Meski dinilai sebagai solusi yang baik, namun di balik kebijakan tersebut, tentu ada para pekerja informal yang tidak dapat menerapkan bekerja dari rumah—bukan karena mereka ngeyel atau keras kepala, melainkan karena situasi yang tidak menghendaki mereka bekerja dari rumah. Pemerintah kemudian menjawabnya melalui social safety net, dan Penulis sangat mengapresiasi tindakan pemerintah dalam hal ini, namun Standar Operasional Prosedur yang digunakan juga perlu diperhatikan sampai ke akar rumput. Social safety net perlu diawasi mulai dari anggaran yang dikeluarkan, mekanisme pembagiannya, serta yang paling penting adalah siapa orang yang menerimanya. Dengan demikian social safety net dapat menjadi kebijakan yang tepat guna. 

Kemudian terkait dengan garda terdepan penanganan covid-19, yakni para tenaga medis yang kita semua harapkan dan bergantung pada mereka, sebagaimana perang panas yang memerlukan senjata, tank, dan peralatan tempur lain, para dokter dan perawat sebagai pasukan garis depan juga butuh APD (Alat Perlindungan Diri) yang lengkap sebagai atribut “perang”. Di sini peran pemerintah pada khususnya, serta kita sebagai masyarakat dan warga negara pada umumnya, dapat menjadi sumber yang menyuplai APD bagi para tenaga medis guna membantu mereka merawat dan melayani pasien.

Sekiranya kita boleh berandai-andai, jika kita lebih sigap dan bersiap-siap di awal—ketika covid-19 belum masuk ke Indonesia—barangkali dampak yang kita alami dapat diminimalisir. Di balik pengandaian itu, toh yang kita peroleh hari ini sebagai kenyataan adalah keadaan yang telah terlanjur memburuk. Hal baik yang dapat dilakukan sekarang adalah berefleksi sembari melakukan apa yang dapat kita lakukan karena siapa pun kita dan dimana pun kita saat ini, kita terikat tanggung jawab moral untuk berbuat kebaikan. 

Merujuk kepada tulisan Yuval Noah Harari  (Times, 15 Maret 2020), ada hal menarik yang bisa kita pahami bersama di dalam tulisannya. Harari menyatakan bahwa pandemi global saat ini dibarengi dengan krisis kepemimpinan global, akibatnya tidak ada solidaritas global yang terjalin dengan kuat untuk memerangi pandemi global. Kesatuan intelektual dan solidaritas global bagi Harari penting untuk bersama mengatasi pandemi ini.   

Mari kita kaitkan tesis yang dibangun oleh Harari tentang krisis kepemimpinan global dengan krisis kepemimpinan regional. Pemerintah, di setiap kesempatan seringkali menyampaikan imbauan untuk tetap berada di rumah, atau melakukan social distancing, dan physical distancing jika harus keluar rumah dalam keadaan genting, namun imbauan ini tidak diindahkan oleh semua masyarakat, sampai-sampai aparat militer TNI-POLRI perlu turut menertibkan. Entah hal ini muncul dari krisis kepemimpinan atau hilangnya kepercayaan publik kepada pemerintah, atau bahkan muncul dari gaya komunikasi pemerintah yang tidak dapat ditangkap dengan baik oleh publik—padahal salah satu tujuan penting komunikasi adalah interkoneksi dari satu pihak terhadap pihak lain.

Narasi pemerintah saat ini adalah tentang membangun gotong royong. Gotong royong sesama anak bangsa untuk turut bahu-membahu saling menolong antara satu dengan yang lain. Gotong royong selaras dengan kritik Harari terhadap lemahnya solidaritas global, maka gotong royong adalah antidot untuk setidaknya membangun solidaritas regional. Gotong royong yang dicetuskan Bung Karno sebagai Ekasila sebenarnya bukanlah diksi baru, melainkan budaya asli Indonesia yang lahir dari rahim masyarakat Indonesia sendiri. Gotong royong di era modern sekarang jika dinarasikan dan diwacanakan oleh pemerintah kembali, maka menjadi ironi tersendiri bahwa budaya kita, yang lahir dari rahim masyarakat Indonesia, sebenarnya telah terdegradasi oleh budaya lain.

Yuval Noah Harari menyatakan bahwa dunia kehilangan solidaritas global atau bahkan krisis kepemimpinan global, dan hari ini Indonesia kehilangan solidaritas regional atau lebih tepatnya degradasi budaya gotong royong itu sendiri, hal ini dibuktikan dengan narasi pemerintah yang terus menerus mendorong untuk menghidupkan semangat kegotong-royongan. Masyarakat selalu harus dipantik terlebih dahulu tentang kegotong-royongan. Padahal tanpa dipantik oleh pemerintah pun sebenarnya masyarakat Indonesia harusnya dapat menghidupi ruh gotong royong tersebut. Pada akhirnya, dampak positif covid-19 ini juga menjadikan masyarakat Indonesia lebih menghayati dan menginternalisasi budaya gotong royong yang selama ini nyaris tereduksi.

Terakhir yang terpenting saat kita di rumah saja adalah biasakan diri untuk tetap produktif. Saatnya membangun budaya literatif. Barangkali di saat ini yang perlu kita lakukan adalah memperbanyak khasanah pengetahuan seraya memberikan sumbangsih apa pun yang dapat kita lakukan untuk keberlangsungan kehidupan, dan yang terpenting tetap stay safe and stay healthy. 

Tulisan ini sebelumnya telah tayang di website geotimes.co.id pada tanggal 14 April 2020.

Penulis: Samuel Agus S.

Editor: Ikhsanny Novira I.

Redaktur Pelaksana: Annisa Qonita A.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *