Dua Kali Lockdown, Bagaimana Evaluasi FISIP Undip?
LPM OPINI 0 Di tengah pandemi Covid-19, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Diponegoro (FISIP Undip) terhitung sudah dua semester menjalankan sistem perkuliahan hybrid. Pada semester genap ini, melalui Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022, FISIP kembali membuka kelas hybrid dengan aturan yang telah ditetapkan.
Namun, di tengah pelaksanaannya, metode perkuliahan ini tersandung oleh meningginya jumlah kasus Covid-19 varian omicron sehingga dilakukan penindakan berupa lockdown.
Aturan lockdown dalam rentang waktu seminggu ditetapkan oleh Dekanat FISIP Undip melalui Surat Keputusan (SK) Nomor 1794. Tindakan ini bertujuan untuk tetap menjaga kondisi seluruh masyarakat FISIP dan mengurangi jumlah penularan Covid-19 karena ada puluhan dari tenaga karyawan, dosen maupun mahasiswa yang terjangkit Covid-19. Meski begitu, bagian bidang administrasi, kesehatan, maupun keamanan masih berjaga di kampus dengan memerhatikan jam operasional dan keketatan protokol kesehatan.
Setelah satu minggu berjalan, keputusan perpanjangan lockdown hingga penundaan sementara perkuliahan hybrid dikeluarkan dalam Surat Keputusan (SK) Nomor 2121. Pengambilan keputusan ini merupakan langkah tindak lanjut yang diambil FISIP agar rehat terlebih dahulu untuk memulihkan keadaan sumber daya manusia di kampus.
“Semi lockdown (dilakukan) untuk menjaga aset sumber daya manusia supaya mengurangi risiko penyebaran omicron, sesudah lockdown satu minggu terus diperpanjang, pertimbangan, keamanan, kenyamanan, keselamatan sumber daya manusia nomor satu,” ungkap Teguh Yuwono selaku Wakil Dekan 1 FISIP ketika diwawancarai pada Rabu (16/3).
Menurut Teguh, keberjalanan sistem perkuliahan hybrid tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya. “Bahwa banyak juga mahasiswa yang menginginkan hybrid namun tidak mendaftarkan diri mereka,” ucapnya.
Dilaksanakannya kebijakan ini merupakan hasil dari rundingan keputusan yang dikeluarkan Universitas Diponegoro. “Jika universitas mengatakan ada sesuatu dalam fakultas yang memang membahayakan, perlu tindak lanjut dengan prinsip tidak mengganggu pelayanan agar mahasiswa bisa memakai pelayanan,” ujar Teguh Yuwono.
Tidak Ada Perbedaan Aturan Pasca Lockdown, Prosedur Kesehatan Melonggar
Perbedaan yang dirasakan mahasiswa saat lockdown dan perpanjangan lockdown tidak jauh berbeda. Menurut Fahrina Alya selaku mahasiswa Ilmu Komunikasi yang melakukan sistem pembelajaran hybrid, mahasiswa masih bisa menggunakan fasilitas seperti perpustakaan dengan peraturan pembatasan jumlah dan pengetatan protokol kesehatan.
“Sudah bagus dengan pembatasan jam maksimal jam 4, ke perpustakaan juga dibatasi dan menjaga jarak,” ucap Fahrina.
Akan tetapi, Fahrina menilai bahwa prosedur kesehatan dalam pembelajaran hybrid setelah lockdown melonggar. Hal ini terlihat dari aktivitas cek suhu tubuh yang sudah tidak dilakukan. Ketika masa pembelajaran pun demikian. Pembelajaran secara hybrid dinilai kurang efektif lantaran masalah teknis yang kerap muncul sebelum kelas dimulai sehingga menyebabkan keterlambatan dalam memulai kelas
“Sebenarnya kurang efektif soalnya buat masuk aja cuma suruh scan Peduli Lindungi dan akhir-akhir ini gak pernah disuruh cek suhu lagi. Yah, sama aja kalo orangnya dikit atau dibatasi tapi ada yang kena kan. Terus hybrid juga cuma dua hari dan kadang sering molor karena ada gangguan teknis dulu,” jelas Fahrina
Tak hanya itu, hybrid juga menuai masalah komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Masalah tersebut terjadi ketika terdapat misinformasi terkait tugas antara mahasiswa yang belajar secara hybrid dan daring sehingga keluhan pun tak terelakkan.
“Kemarin suara dosen enggak kedengeran untuk teman-teman yang (belajar) online. Banyak yang miss sama tugas yang disampein. Yang tau jelas tugasnya yang hybrid saja,” lanjutnya menambahkan.
Ia berharap sistem perkuliahan dapat dilaksanakan secara luring karena menurutnya, banyak mahasiswa yang menginginkan metode luring penuh ketimbang hybrid.
“Harapannya ialah semoga kampus dibuka untuk full offline karena banyak dari aspirasi mahasiswa yang menginginkan. Jika kembali hybrid, permintaan akan kestabilan teknis supaya tidak mengulur waktu dan tetap mengetatkan penerapan protokol kesehatan supaya saling melindungi sesama,” tutupnya.
Penulis: Syarafina Salwa
Editor: Luthfi Maulana
Redaktur Pelaksana: Almira Khairunnisa
