SDWP Vol.4: 5 Poin Tuntutan yang Terhalang Pagar Aparat
Pembacaan puisi "Sajak Sebatang Lisong" karya WS.Rendra oleh peserta aksi, Rabu (1/12). (Wahyu Hidayat/LPM OPINI)
LPM OPINI – Mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) kembali menggelar aksi Senja di Widya Puraya yang keempat (SDWP Vol.4) pada Rabu (1/12). SDWP merupakan seruan aksi tahunan mahasiswa Undip inisiasi Aliansi Suara Undip (ASU) untuk memberikan evaluasi kepada Rektorat selama satu tahun di Widya Puraya atau gedung Rektor Undip.
Sayang, tak sesuai dengan judul aksi, sama seperti aksi tahun lalu, SDWP Vol.4 dilangsungkan di Bundaran Undip karena jalan masuk menuju Widya Puraya diblokade oleh pihak polisi. Tidak diketahui alasan pasti aparat kepolisian menutup akses menuju gedung Rektor Undip tersebut, sebab mereka memilih tutup mulut ketika pers meminta keterangan.
SDWP Vol. 4 menggabungkan konsep gerakan sosial dan gerakan politik. Gerakan sosial ini dengan membagikan makanan ke masyarakat sekitar kampus Undip Tembalang. Pada gerakan politik, Aliansi Suara Undip akan memberikan policy brief yang berisi evaluasi Undip pada tahun 2021.
Poin tuntutan atau rekomendasi yang dibawakan ialah:
- Meminta rektorat memperbaiki sistem web Kuliah Online.
- Memudahkan, membuka, dan bahkan memberikan tutorial melalui Youtube terkait cara akses jurnal-jurnal internasional yang terdapat di SSO.
- Meminta pejabat yang berwenang dan Tim Pokja untuk bersikap adil terhadap penentuan UKT
- Meminta pejabat yang berwenang dan Tim Pokja untuk memberikan keterbukaan informasi mengenai penilaian penentuan UKT
- Meminta rektorat agar dapat segera melakukan transparansi dan akuntabilitas publik tentang alokasi dana dari UKT dan SPI.
SDWP Vol. 4 diawali dengan konvoi membagikan nasi kotak kepada masyarakat Tembalang dengan rute stadion Undip, memutari lampu merah Masjid Kampus Undip, dan berakhir di Bundaran Undip. Kemudian mahasiswa Aliansi Suara Undip melakukan aksi pembacaan puisi dan orasi di depan pintu masuk Bundaran Undip.
“Pertama, UKT. UKT lagi UKT lagi, gak bosen-bosen kita bahas UKT, ya karena emang gak selesai-selesai permasalahan UKT Undip,” ucap Naufal Bahri, Kepala Bidang Kesejahteraan Mahasiswa BEM Undip, ketika berorasi di Bundaran Undip.
“Coba bayangkan teman-teman, ada salah satu kasus teman di fakultas, yang gak bisa bayar UKT dan ada salah satu birokrasi di Undip, mereka menyarankan untuk cuti, apakah cuti merupakan solusi? Saya rasa tidak,” lanjutnya.
“Blundernya, prof. Yos dalam audiensi menyampaikan, kalau memang tidak bisa bayar pergi saja,” pungkas Naufal.
Aksi SDWP Vol. 4 diakhiri dengan foto bersama dan penyerahan policy brief oleh M. Chory Firdaus sebagai Ketua BEM Undip kepada perwakilan dari pihak Undip.
“Kami sudah mendengar dan mencatat semuanya terkait dengan tuntutannya,” jelas perwakilan dari pihak Undip yang menutup aksi sore itu.
Reporter: Wahyu Hidayat/Luthfi Maulana
Editor: Luthfi Maulana
Redaktur Pelaksana: Luthfi Maulana
Pemimpin Redaksi: Langgeng Irma
