Kegiatan diskusi terbuka yang mengundang aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) Delpedro dan aktivis lingkungan Fathul Munif diselenggarakan oleh bidang Sosial dan Politik (Sospol) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro (Undip) di Bundaran Undip, Jumat (05/06) sore. Kegiatan ini diadakan sebagai respons mahasiswa terhadap isu-isu nasional yang sedang mencuat, mulai dari ultimatum reformasi jilid dua hingga pengurangan ruang sipil.
Kegiatan Dilatarbelakangi Keresahan terhadap Demokrasi di Indonesia
Dimulai pada pukul 16:30 WIB, kegiatan diskusi terbuka dan mimbar bebas terdiri dari pemaparan materi yang disusul dengan tanya jawab dan sesi diskusi. Pembahasan dalam kegiatan ini berpusat pada tema “Refleksi Kondisi Demokrasi serta Ruang Sipil di Indonesia dan Keadilan Ekologis sebagai Agenda Reformasi yang Belum Tuntas.”
Ketua Pelaksana kegiatan diskusi terbuka, Caesar Calak Sulaiman, menyampaikan bahwa tema tersebut diangkat berdasarkan keresahan yang muncul terkait demokrasi di Indonesia.
“Mulai dari Pak Prabowo yang melontarkan banyak statement yang ngaco sekali, dan juga kemarin munculnya UU TNI (Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia). Itu benar-benar mempersempit ruang-ruang sipil. Dari keresahan-keresahan ini muncul ide untuk mengangkat tema demokrasi,” jelas Caesar ketika diwawancarai LPM OPINI pada Jumat (05/06).
Lebih lanjut, Caesar menjelaskan bahwa tema ekologi dalam kegiatan ini didasari oleh hari pelaksanaan yang bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia.
“Karena bertepatan dengan Hari Lingkungan, kita mengangkat tentang ekologi karena ada sebuah fenomena dari [penayangan film dokumenter] Pesta Babi kemarin yang mengenai ekologi,” terangnya.
Dari Reformasi hingga Aksi Kamisan: Sesi Diskusi Membawakan Topik yang Beragam
Rangkaian kegiatan diskusi terbuka diisi oleh para pembicara undangan, yakni Direktur Eksekutif Lokataru Foundation Delpedro Marhaen, founder Maring Institute Fathul Munif, serta Ketua BEM Undip 2026 Nur Maajid. Mereka secara bergantian menyampaikan materi dan merespons pertanyaan-pertanyaan peserta acara.
Topik yang dibahas beragam, mencakup rencana reformasi, HAM di Indonesia, hingga gerakan mahasiswa. Terkait rencana reformasi, Delpedro mengungkapkan bahwa ada hal yang lebih perlu diperhatikan dibanding jangka waktu pelaksanaannya.
“Reformasi itu bukan soal kesiapan waktu, melainkan kesiapan dari infrastruktur politiknya. Baik kepada suatu penggantian sistem setelahnya, kemudian juga kepada prasyarat apakah telah terpenuhinya perubahan sistem,” terangnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa reformasi bergantung pada kemampuan setiap individu, masyarakat sipil, buruh, dan pihak lain dalam mengaktualisasikan reformasi sebagai agenda politiknya.
“Baik melalui agenda politik hariannya, kemudian melalui agenda ketatanegaraannya, dan agenda hukumnya,” lanjut Delpedro.
Sebagai salah satu bentuk agenda politik, gerakan mahasiswa ikut disorot oleh Ketua BEM Undip Nur Maajid. Ia mengungkapkan bahwa terdapat kesalahan metode yang menyebabkan gerakan mahasiswa sekarang stagnan.
“Karena ada kesalahan metode, yaitu banyaknya isu dalam satu waktu. Berbeda dengan ‘98 di mana mahasiswa mengorganisir isu dan warga,” jelasnya.
Selain gerakan mahasiswa, Aksi Kamisan pun muncul sebagai topik bahasan. Meski aksi yang telah dilaksanakan ratusan kali itu belum berhasil mengubah kebijakan, Delpedro mengungkapkan bahwa Aksi Kamisan memiliki dampak yang besar bagi gerakan sosial.
“Dalam teori new social movement, Aksi Kamisan itu adalah gerbang seseorang [untuk] memasuki isu sosial lebih mendalam. Artinya, ini berperan sebagai regenerasi dan kaderisasi, sehingga bisa berkelanjutan selama belasan tahun; konsisten dengan melahirkan generasi-generasi baru. Banyak aktivis yang lahir dari Aksi Kamisan,” tegasnya.
Diskusi Soroti Ancaman terhadap Ruang Sipil hingga Dampak Krisis Ekologis
Selain membahas reformasi dan gerakan sosial, diskusi turut menyoroti isu dwifungsi militer, ruang kritik publik, serta dampak krisis ekologis terhadap masyarakat. Delpedro menilai situasi politik saat ini menunjukkan gejala yang mengingatkan pada masa Orde Baru, terutama terkait posisi militer dalam kehidupan sipil.
“Supremasi sipil menjadi penanda berakhirnya Orde Baru melalui pembatasan peran militer dalam politik. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana membuat pihak yang memiliki senjata tetap tunduk kepada rakyat,” ungkapnya.
Dalam sesi tanya jawab, peserta juga menyoroti maraknya kriminalisasi terhadap masyarakat yang menyampaikan kritik. Menanggapi hal tersebut, Delpedro menilai persoalan utamanya terletak pada kemampuan negara dalam memahami kritik sebagai bentuk partisipasi politik.
“Seharusnya negara menerima kritik sebagai bentuk partisipasi publik. Permasalahannya adalah kita hidup di negara yang belum mampu mengelola dan memahami kritik. Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan pemangku kebijakan dalam memahami apa itu kritik,” jelasnya.
Dari sisi ekologis, Munif menjelaskan bahwa kerusakan lingkungan tidak hanya berdampak pada alam, tetapi juga memperburuk kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Ia menyoroti praktik industrialisasi yang dinilai menyebabkan pemiskinan sistemik terhadap buruh serta mengancam ruang hidup petani dan masyarakat pesisir.
“Banyak buruh yang akhirnya harus menggunakan upahnya untuk memperbaiki rumah, kendaraan, dan berbagai kerugian akibat dampak lingkungan. Situasi ini membuat akses terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi semakin sulit,” terangnya.
Selain itu, Munif juga menyinggung persoalan reforma agraria yang hingga kini masih menjadi tuntutan berbagai kelompok masyarakat. Menurutnya, penyelesaian konflik agraria dan pemenuhan hak atas tanah bagi warga terdampak tetap menjadi agenda penting dalam perjuangan keadilan sosial dan ekologis.
“Apakah tuntutan reforma agraria akan dipenuhi negara masih belum diketahui, tetapi yang paling ideal adalah tidak melanjutkan izin PT LPI dan mengembalikan hak tanah kepada warga serta petani Pundenrejo,” tutur Munif.
Panitia Harap Diskusi Mampu Menghidupkan Kembali Sikap Kritis Mahasiswa
Di tengah beragam isu yang dibahas, panitia menilai bahwa mahasiswa memiliki peran penting dalam menjaga ruang demokrasi dan mengawal berbagai persoalan sosial yang terjadi. Caesar menyebut isu demokrasi dan ekologi sangat dekat dengan kehidupan mahasiswa karena dampaknya akan dirasakan secara langsung oleh generasi muda.
“Sebagai mahasiswa, jangan diam saja. Jika ruang demokrasi semakin dipersempit atau kerusakan lingkungan terus terjadi tanpa ada yang bersuara, pada akhirnya kita juga yang akan merasakan dampaknya,” ujarnya.
Namun, Caesar mengakui bahwa animo mahasiswa terhadap isu-isu sosial dan politik cenderung menurun. Ia mencontohkan minimnya partisipasi dalam berbagai aksi maupun forum diskusi yang diselenggarakan belakangan ini.
“Kalau boleh jujur, concern dan animo mahasiswa saat ini semakin menurun. Itu tentu menjadi PR (pekerjaan rumah) juga bagi kami sebagai BEM untuk meningkatkan kembali animo tersebut,” ungkapnya.
Melalui kegiatan diskusi terbuka ini, panitia berharap mahasiswa tidak berhenti pada ruang diskusi, tetapi turut terlibat dalam merespons berbagai persoalan publik. Di tengah isu demokrasi, ruang sipil, dan krisis ekologis yang mengemuka sepanjang diskusi, mahasiswa dinilai perlu kembali mengambil peran sebagai kelompok yang kritis dan peka terhadap kondisi masyarakat.
Reporter: Faiza Zaki, Dafan Mahendra, Raniya Rafiifa, Musyaffa Afif
Penulis: Amadea Kalila, Ridzqie Abdillah
Editor: Kayla Fauziah
Pemimpin Redaksi: Najwa Rahma
