Membeludaknya mahasiswa hingga penuhi kapasitas ruangan mewarnai acara “Mei Berkabung 2026” yang diinisiasi oleh bidang Hukum, Sosial, dan Politik (HSP) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Diponegoro (Undip). Acara yang digelar selama tiga hari berturut-turut dari Senin (18/05) hingga Rabu (20/05) di lingkungan FH Undip ini dimaksudkan untuk menyuarakan isu tentang perluasan wewenang Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) pada Tragedi Mei 1998. Rangkaian acara ini terdiri dari penayangan dan bedah film Pesta Babi, diskusi, hingga aksi simbolis.
“Di hari pertama, yang datang itu sekitar 50 sampai 70 (orang). Kini, sampai 100, bahkan ada yang pulang karena (tempatnya) enggak muat,” ungkap Ketua Bidang HSP BEM FH Undip, Amar, saat diwawancarai LPM OPINI pada Selasa (19/05).
Mempertanyakan Perluasan Wewenang TNI dan Membangkitkan Ingatan Tragedi Mei 1998
Mei Berkabung 2026 di FH Undip mengangkat tema “Merawat Ingatan: Elegi untuk Mereka yang Dibungkam.” Berdasarkan tema tersebut, acara ini menyorot permasalahan terlalu luasnya wewenang TNI di dalam regulasi.
“Permasalahannya, wewenang TNI diperluas. Jadi ada revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 tahun 2004 menjadi UU Nomor 3 tahun 2025 tentang TNI yang berbunyi, ‘TNI dapat melakukan operasi militer selain perang’. Penambahannya, yaitu ‘TNI dapat membantu pemerintah di daerah”. Nah, ‘membantu’ di sini, kan, konteksnya tidak jelas. Ada bias hukum yang membingungkan orang-orang,” ungkap Amar.
Sejalan dengan hal tersebut, seorang pemantik diskusi, Qaulan, mengaitkan perluasan wewenang TNI dengan potensi pelanggaran HAM.
“Pasal 7 ayat 2 UU TNI tahun 2025 ini sangat luas artinya. Di pasal itu sendiri, TNI ini dapat membantu pemerintah di daerah-daerah, sehingga TNI yang masuk ke daerah ini, kan, cenderung (melakukan) pendekatan yang represif yang membatasi kawan-kawan adat, gitu,” ujarnya.
Diangkatnya permasalahan ini di dalam acara beriringan dengan peringatan tentang pelanggaran HAM yang terjadi Tragedi Mei 1998.
“Melihat tema suara-suara yang dibungkam, isu yang dibawakan (yaitu) mengenai suara-suara teman dan saudara kita yang dibungkam pada 1998. Bukan cuma suara yang dibungkam, tapi nyawanya juga diambil oleh pemerintah yang tidak bertanggung jawab,” jelas Qaulan.
Adakan Diskusi, Bedah Film Pesta Babi, hingga Puisi untuk Sampaikan Aspirasi
Aspirasi Mei Berkabung 2026 diwujudkan dalam rangkaian acara selama tiga hari. Salah satu agenda di hari pertama adalah sesi diskusi yang berfokus pada pembahasan tentang pelanggaran HAM oleh TNI. Selain itu, aksi simbolis juga dilakukan dalam rangka mengenang para korban pelanggaran HAM pada Tragedi Mei 1998.
Di hari-hari berikutnya, diadakan kegiatan menonton bersama dan membedah film Pesta Babi di Beranda Kreativitas FH Undip. Menurut pengakuan Amar, acara ini tidak serta-merta digelar karena film tersebut sedang ramai di media sosial, tetapi untuk menyebarkan kesadaran tentang pelanggaran HAM lebih luas lagi.
“Bukan karena permintaan masyarakat akan Pesta Babi meningkat, tapi kita juga membedah permasalahan yang ada di film itu. Di diskusi hari pertama, (dibicarakan tentang) tanah-tanah masyarakat dirampas, food estate dilakukan oleh aparat. Terus militerisasi sudah merebak ke ranah-ranah sipil, masuk ke perkampungan-perkampungan, bahkan mengintervensi dan menegosiasi harga tanah. Jadi TNI ini sebagai alat politik untuk penindas rakyat sebenarnya,” ungkapnya.
Aspirasi tidak hanya disampaikan melalui diskusi dan sesi bedah film, tetapi juga melalui panggung bebas dan penampilan seni, salah satunya pembacaan puisi. Melalui bait-bait bermuatan kritik sosial dan politik, penulis dari salah satu puisi yang ditampilkan, Yudha (nama samaran), menyuarakan kesedihannya.
“Banyak sekali tragedi yang menyangkut mahasiswa konotasinya sengaja dihapus oleh, ya, bisa ditebak, lah, oknum-oknum pemerintah. Ini supaya seperti yang (tergambar) dalam puisi kami: untuk memperlancar kekuasaan dan tujuan politik mereka. Jadi, ya, puisi ini untuk mengenang mereka yang dilupakan dan mendorong kita juga untuk tidak melupakan mereka,” jelasnya.
Resonansi Lintas Kampus: Wadah Simbolis Perlawanan Kolektif di Bawah Bayang Rezim
Antusiasme tinggi terhadap penyelenggaraan Mei Berkabung 2026 tidak hanya dari internal rumpun bidang HSP BEM FH Undip saja. Acara ini sukses menarik perhatian mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu dan universitas lain di Semarang yang merasa memiliki kedekatan emosional terhadap isu perampasan ruang hidup dan kemunduran demokrasi yang sedang terjadi.
Bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Undip, Chelsya Rahma Cahyani, keterlibatannya dalam sesi bedah film Pesta Babi merupakan salah satu bentuk partisipasi aktif dan simbolis yang bisa dilakukan mahasiswa di tengah keterbatasan ruang gerak. Ia keberhasilan film tersebut dalam memantik kesadaran akan tragisnya ketimpangan dan konflik agraria yang sengaja diciptakan oleh pemerintah di Tanah Papua.
“Kita sebagai mahasiswa memang harus berpartisipasi sebagai bentuk perlawanan kita. Walaupun memang tidak secara konkret melakukan aksi ataupun turun ke jalan, tetapi menurutku, ini menjadi salah satu simbolis yang bisa kita lakukan. Rasa-rasanya tidak adil di saat teman-teman di Papua merasakan ketidakadilan di bawah rezim kekuasaan yang sudah amat hancur ini,” ungkap Chelsya saat diwawancarai LPM OPINI pada Senin (18/05).
Senada dengan Chelsya, seorang fungsionaris Bidang Sosial Politik (Sospol) BEM FH Undip, Muhammad Ridwan, memandang penayangan dokumenter ini sebagai pengingat krusial mengenai eksistensi kolonialisme modern yang langgeng di Indonesia.
“Yang pertama jelas adanya kolonialisme di zaman modern, yang mana dari masyarakat kuat itu masih merasakan kesengsaraan dari kekerasan dan juga program strategis nasional dari pemerintah seperti itu. Dan saya rasa itu adalah sebuah reminder bagi kita semua bahwasannya sekarang kolonialisme masih ada di zaman modern ini,” jelasnya.
Kekhawatiran terhadap dampak jangka panjang kebijakan pemerintah tersebut juga dirasakan oleh peserta aksi dari Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Semarang, Anisya, yang merasa bahwa apa yang dipaparkan dalam diskusi merupakan sinyal bahaya bagi masa depan generasi muda.
“Mungkin sekarang kita belum terdampak, tapi suatu saat, entah esok, entah saudara kita, entah keluarga kita, kemungkinan besar akan terdampak. Karena itu salah satu program yang dampaknya jangka panjang. Untuk harapannya, khususnya perempuan, mereka masih bersuara. Tetaplah bersuara, seperti yang saya jelaskan. Walaupun suara-suara kecil kita ini memang tidak, bahkan belum terdengar ke petinggi-petinggi ini, ke pihak-pihak terkait ini, tapi teruslah bersuara, di mana pun kalian berada, bagaimanapun caranya,” tutur Anisya.
Menolak Amnesia Sejarah: Ikhtiar Kolektif Menuju Keadilan Tanpa Tragedi
Sebagai penutup dari rangkaian refleksi Mei Berkabung 2026, esensi dari kegiatan ini bermuara pada satu tuntutan besar: mendesak negara untuk segera menghentikan segala bentuk pembungkaman, melek terhadap bibit-bibit isu di masyarakat bawah, dan menuntaskan hutang pelanggaran HAM masa lalu secara transparan. Mahasiswa menilai bahwa supremasi masyarakat sipil harus diperkuat melalui konsolidasi yang solid agar penindasan bergaya kolonial tidak lagi memakan korban di masa depan.
Di sisi lain, para penampil panggung seni mengingatkan bahwa keadilan semestinya bisa diwujudkan oleh penguasa tanpa harus menunggu jatuhnya korban jiwa atau lahirnya sebuah tragedi kemanusiaan terlebih dahulu. Lewat pembacaan puisi, Haicha mengingatkan bahwa hilangnya jejak-jejak sejarah pergerakan harus dilawan dengan keterbukaan informasi dan ketajaman berpikir kritis mahasiswa.
“Seperti yang tadi kasusnya Marsinah, baru dibuat undang-undang untuk melindungi para pekerja atau buruh setelah Marsinah meninggal dalam keadaan yang sangat tragis. Jadi, apakah memang harus terjadi suatu tragedi atau kematian dulu baru adanya keadilan? Jadi sebaiknya pemerintah dapat melek bibit-bibit isu, tidak hanya terhadap isinya, tapi bibit-bibit isu yang ada dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya di atas sana, tapi juga di antara kita-kita ini yang di bawah. Karena pemerintah semestinya mewujudkan tujuan kita, rakyat-rakyat biasa, supaya keadilan itu dapat tercapai tanpa perlunya tragedi,” ucap Haicha.
Harapan senada mengenai persatuan gerakan mahasiswa juga disampaikan oleh Chelsya untuk menghadapi realitas politik yang dinilai kian memburuk.
“Jadi harapanku kepada mahasiswa, ya, karena target acaranya, kan, juga mahasiswa, semoga kita mahasiswa bisa sama-sama bersuara untuk menciptakan keadilan bagi rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Reporter: Faiza Zaki, Najwa Rahma, Anisah Budi, Tampi Anjani, Dafan Mahendra, Nayla Fatihatun, Niemas Aulia
Penulis: Ridzqie Abdillah, Tabita Octavia
Editor: Kayla Fauziah
Pemimpin Redaksi: Najwa Rahma
