Kumpulan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Semarang menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Indonesia Sadar” di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis (22/10) pukul 15.00 WIB. Aksi ini diinisiasi oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Semarang Raya (BEM SERA) bersama sejumlah perguruan tinggi, di antaranya Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Universitas Muhammadiyah Semarang (UNIMUS), dan beberapa universitas lainnya.
Melalui seruan Indonesia Sadar, mahasiswa mendorong evaluasi terhadap kinerja pemerintah pada tahun kedua masa pemerintahannya sekaligus menggaungkan kembali Panca Tuntutan Rakyat (Pantura). Tuntutan tersebut mencakup stabilisasi harga dan kemudahan akses terhadap bahan pokok serta bahan bakar minyak (BBM), pengembalian TNI dan Polri pada fungsi utamanya, evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pengembalian hak kepemilikan tanah kepada rakyat, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan pemerintahan.
Selain kelima tuntutan tersebut, mahasiswa turut menyuarakan desakan agar pemerintah mengambil langkah konkret dalam menangani kebakaran hutan yang tengah melanda Kalimantan.
Isu Karhutla Kalimantan Jadi Pemantik Solidaritas dan Akumulasi Kemarahan
Desakan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan tersebut menjadi salah satu pemicu utama munculnya rasa solidaritas dan kesadaran organik di kalangan mahasiswa. Rasa prihatin atas lambatnya penanganan Karhutla menjadi pemicu utama diselenggarakannya aksi “Indonesia Sadar”. Keresahan tersebut mendorong sekitar 2.500 massa aksi se-Semarang Raya untuk melakukan demonstrasi dan bertahan hingga malam hari.
“Persoalannya adalah bagaimana teman-teman melihat realitas lapangan di Kalimantan yang menggambarkan bahwasanya kita punya rasa solidaritas dan perjuangan yang terorganisir secara organik,” jelas Koordinator Lapangan (Korlap) UNNES, Muhammad Amin Muktafa, ketika diwawancarai LPM OPINI pada Kamis (22/10).
Muktafa menegaskan bahwa bertahan di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah hingga malam hari merupakan cerminan akumulasi kemarahan publik atas kebijakan pemerintah yang dinilai mengangkangi amanat konstitusi.
“Pertahanan ini adalah bentuk satu kegagalan bagaimana pemerintah melahirkan kebijakan tetapi tidak mengikuti amanat konstitusi. Aspirasi dan perjuangan teman-teman dipandang sebelah mata oleh negara, itulah kenapa kita berjuang dan bertahan sampai malam untuk mempertahankan idealisme,” tegas Muktafa.
Banjir Personil Aparat dan Komitmen Perlawanan Berkelanjutan
Di tengah perjuangan massa yang bertahan hingga malam hari, kondisi di lapangan turut diwarnai oleh pengerahan personel kepolisian dalam jumlah besar. Kehadiran aparat yang masif tersebut mengulangi pola pengamanan pada aksi demonstrasi bulan Agustus lalu.
Kondisi tersebut mendorong kelompok swadaya seperti Paramedis Jalanan dari komunitas Mutual Aid untuk turun langsung memberikan pendampingan medis serta bantuan dapur umum bagi para peserta aksi.
“Kami melihat aksi ini memang bagian dari kritik dan rasa muak atas banyaknya persoalan di Indonesia. Namun sayangnya, pengerahan personel kepolisian kembali dilakukan besar-besaran seperti bulan Agustus lalu,” ungkap relawan Paramedis Jalanan dari Mutual Aid, Daheng, ketika diwawancarai LPM OPINI pada Kamis (22/10).
Daheng menyampaikan harapannya agar semangat kritis mahasiswa tidak berhenti saat aksi di jalanan usai. Bagi tim medis jalanan, gerakan demonstrasi merupakan sarana penyampai aspirasi, sedangkan konsistensi perlawanan yang sesungguhnya harus terus dirawat dalam kehidupan sehari-hari.
Ia juga menaruh harapan besar agar seluruh peserta aksi dapat kembali dengan selamat tanpa mengalami tindakan kekerasan maupun penangkapan.
“Aku harap aksi itu bagi kami adalah aksesori, tetapi perlawanan itu ada di setiap hari kerja-kerja kami. Kalau hari ini kita tidak berhasil mencapai apa tuntutan yang kita inginkan, perjalanan kita masih panjang. Yang penting semua selamat, jadi tidak ada yang mati atau ditangkap,” pungkas Daheng.
Reporter: Moh Arif Maulana Azmi, Najwa Rahma, Afifah Dinda Pratiwi, Musyaffa Afif, Anisah Budi, Mutiara Zalikha Purisani, Dafan Mahendra, Tampi Anjani, Sundari Kasih
Penulis: Yasinta Alicyagrace, Khaya Khailila
Editor: Davino Krisna
Pemimpin Redaksi: Najwa Rahma
