Mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) menggelar demonstrasi damai di Widya Puraya, Rabu (25/02). Gerakan yang diinisiasi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip ini merupakan bentuk solidaritas atas tewasnya Arianto Tawakal (14) akibat penganiayaan oknum kepolisian, sekaligus mendesak reformasi total di tubuh Polri.
Aksi yang dimulai sejak pukul 17.00 WIB ini diikuti oleh mahasiswa Undip dari berbagai fakultas. Rangkaian unjuk rasa tersebut diwarnai dengan sejumlah orasi dari pimpinan lembaga kemahasiswaan. Dalam orasinya, Ketua BEM Fakultas Hukum menyoroti urgensi perombakan Polri secara utuh, mulai dari sistem pendidikan hingga teknis operasional, sebagai pertanggungjawaban atas jatuhnya korban jiwa.
Orasi kemudian dilanjutkan oleh Ketua dan Kepala Bidang Sosial Politik BEM Undip. Keduanya menyoroti urgensi reformasi Polri menyusul maraknya perilaku koruptif dan minimnya akuntabilitas di tubuh lembaga tersebut. Sebagai penutup, massa menggelar aksi bakar lilin dan tabur bunga sebagai bentuk belasungkawa atas berpulangnya Arianto Tawakal dan korban kebrutalan aparat lainnya
Aksi Solidaritas Undip: Desak Polri Segera Evaluasi dan Reformasi
Demonstrasi tersebut merupakan aksi solidaritas menekan reformasi Polri setelah berbagai tindakan yang dinilai merugikan masyarakat. Kepala Divisi Aksi dan Jaringan BEM Undip, Emilio Wiwanda menyinggung aksi keji yang dilakukan oleh oknum kepolisian sebagai alasan mengapa reformasi polisi sangat diperlukan.
“Melihat banyaknya oknum polisi yang semakin sewenang-wenang menggunakan senjata tanpa prosedur yang jelas. Bahkan, helm yang fungsinya untuk melindungi malah dijadikan senjata mematikan. Ini sudah sangat keterlaluan, makanya Undip harus bergerak,” jelas Emil ketika diwawancarai pihak LPM OPINI pada Rabu (25/02).
Emil juga menerangkan bahwa selain menyuarakan reformasi Polri, aksi tersebut berupaya dapat menjaga gerakan mahasiswa tetap terstruktur.
“Namun, kita juga harus tahu, kita harus terstruktur agar kedepannya tidak terjadi lagi yang menimbulkan keturunan gerakan kita di Undip lagi. Maka dari itu, kita mengadakan aksi solidaritas berupa aksi simbolik yang ada di depan Widya Puraya,” terangnya.
Reformasi Polri yang diajukan sendiri menekan tujuh poin krusial, di antaranya:
- Penguatan pengawasan eksternal yang independen dan berwenang jelas.
- Evaluasi kebijakan struktural dan sistem komando.
- Peninjauan ulang SOP, penggunaan kekuatan agar selaras dengan prinsip HAM.
- Reformasi budaya organisasi agar profesional dan akuntabel, perbaikan pendidikan dasar Polri.
- Pengawasan terhadap impunitas struktural dan sistemik.
- Transparansi proses peradilan dan kode etik pidana Polri, termasuk evaluasi kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.
- Menolak segala represifitas dan kriminalisasi anak perempuan serta masyarakat sipil.
Kepala Divisi Aksi dan Jaringan tersebut berharap bahwa sebagai kaum intelektual, kampus dapat menyuarakan poin-poin tuntutan ini kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah agar dapat menyegerakan reformasi Polri.
“Harapannya, kita sebagai kampus, khususnya kita kaum intelektual, bisa segera poin-tuntutan ini dibaca. Khususnya, mungkin jangan jauh-jauh sampai Listyo Sigit. Kita ingin setidaknya Kapolda Jawa Tengah membaca tuntutan ini dan menyegerakan reformasi Polri. Karena kami menyadari bahwa tim reformasi Polri ini sudah ada tim-timnya,” ungkapnya.
Kritik Etika dan Evaluasi Kepemimpinan
Salah satu tujuan aksi damai ini adalah untuk meningkatkan kesadaran Mahasiswa Undip atas minimnya kualitas kepolisian dari segi etika dan kepemimpinannya. Anggota BEM Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Nanggroe Ranu Santoso menegaskan reformasi Polri meliputi perlu adanya pengawasan kementerian dan penggunaan meritokrasi dalam sistem rekrutmen anggota kepolisian.
“Yang pertama, reformasi Polri. Di situ masih ada anak-anaknya, seperti Polri harus di bawah pengawasan kementerian. Dan Polri harus melakukan ujian yang baik terhadap masuknya polisi. Karena selama ini polisi tidak pernah melakukan meritokrasi, yang pada akhirnya membuat orang-orang yang masuk polisi adalah orang-orang yang tidak beretika dan nirempati, seperti itu,” jelas Aro ketika diwawancarai LPM OPINI pada Rabu (25/02).
Ia juga menyampaikan tanggapan skeptisnya terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Listyo Sigit yang siap pensiun jika Polri ditempatkan di bawah kementerian secara langsung.
“Sebenarnya aneh, sih. Hal itu bisa muncul dari mulut Kapolri sendiri. Seharusnya Kapolri bisa memberikan statement yang adem-ayem buat rakyat maupun polisi sendiri. Kalau seperti itu, menurutku dia sama aja melanggar negara. Kenapa dia tidak nurut dengan konstitusi yang ada?” ungkapnya.
Tanggapan skeptis lainnya juga dinyatakan oleh salah satu peserta aksi yang berasal dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), Arya. Ia berpendapat bahwa ungkapan Kapolri adalah sebuah kebohongan belaka yang tidak seharusnya dipercaya.
“Wah, itu seperti yang bohong banget. Biasanya kan memang seperti itu. Jadi kalau menurut saya, untuk Listyo Sigit ini sendiri, kalau ungkapannya seperti itu, maka kami pun juga tidak percaya. Karena seperti biasa, bawahan-bawahan saja tidak membuat kami percaya, apalagi atasannya. Seperti biasa, bawahannya pasti perintah atasannya,” ujar Arya ketika diwawancarai LPM OPINI pada Rabu (25/02).
Tidak hanya itu, Arya berharap agar aksi berikutnya juga dapat berjalan dengan damai tanpa adanya represifitas dari pihak kepolisian sehingga reformasi Polri dan ketidakpastian hukum ini dapat terus dikawal.
“Semoga untuk aksi-aksi besok bisa dilaksanakan dengan tertib, dan tidak mendapatkan represifitas dari pihak Polri, semoga isu reformasi Polri ini dapat kita kawal terus. Kemudian dari kita mahasiswa Undip dan semua mahasiswa seluruh Indonesia dapat selalu mengawal ketidakpastian hukum yang ada di Indonesia, utamanya dari penegakan hukum oleh aparat kepolisian, seperti itu,” tutup Arya.
Reporter: Faiza Zaki, Najwa Rahma, Ridzqie Abdillah, Raniya Rafiiifa
Penulis: Yasinta Alicyagrace
Editor: Taufiqurrahman Alfarisi
Pemimpin Redaksi: Najwa Rahma
