Mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) menggelar unjuk rasa yang bertajuk “Peringatan Darurat, Indonesia Sekarat, Rakyat Menggugat” di depan Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Aksi yang digelar pada Jumat (12/06) siang tersebut membawakan kritik terhadap situasi nasional dan kebijakan pemerintah, mulai dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hingga perpanjangan batas usia pensiun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dalam Undang-Undang (UU) Polri yang baru disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Selasa (09/06).
Sepuluh Poin Tuntutan dari Keresahan terhadap Kebijakan Pemerintah
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip Nur Maajid mengungkapkan bahwa aksi ini timbul sebagai luapan keresahan mahasiswa tentang kondisi Indonesia pada hari ini.
“Mahasiswa, masyarakat, dan seluruh elemen sipil lainnya sudah sangat resah. Hari ini, semua masyarakat muak dengan kebijakan yang digolerkan oleh pemerintah,” ujarnya saat diwawancarai LPM OPINI pada Jumat (12/06).
Keresahan tersebut mewujud dalam sepuluh poin tuntutan yang dibawakan mahasiswa Undip selama aksi. Poin-poinnya yakni sebagai berikut:
- Evaluasi proyek Makan Bergizi Gratis (MBG);
- Penurunan harga BBM melalui subsidi;
- Reformasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri;
- Penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat;
- Penurunan harga obat-obatan;
- Audit dan transparansi pengelolaan dana Danantara;
- Pengembalian hak-hak tanah petani;
- Pemangkasan tunjangan pejabat sebesar 20 persen;
- Realisasi 19 juta lapangan pekerjaan; dan
- Penarikan aparat kepolisian dari proyek strategis nasional (PSN).
Lebih jauh, Maajid menuntut agar poin-poin tersebut dipenuhi oleh pemerintah secepat-cepatnya.
“Kalau tidak, kami pastikan akan ada aksi lanjutan lagi. Kami akan terus ada dan akan terus berlipat ganda,” tegasnya.
Demonstrasi Berlangsung Aktif dan Kondusif, tapi Pemerintah Tidak Temui Massa
Kelompok mahasiswa memulai rangkaian unjuk rasa dengan berkumpul di Stadion Undip pada pukul 14.00 WIB untuk melakukan mobilisasi ke Kampus Undip Pleburan. Dari sana, mereka melakukan long march menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah di Jalan Pahlawan. Demonstrasi pun dimulai pada pukul 16.00 WIB.
Selama unjuk rasa berlangsung, mahasiswa menyampaikan tuntutan-tuntutannya melalui orasi bergilir, nyanyian yel-yel, hingga poster yang mengandung kritik pemerintah.
Beberapa isu yang paling disorot di dalam demonstrasi adalah pemborosan pada program MBG dan perpanjangan batas usia pensiun Polri. Maajid menyatakan bahwa anggaran efisiensi program MBG lebih baik diarahkan pada kebijakan-kebijakan yang lebih produktif.
“Misalnya ke dana-dana jaminan sosial, subsidi pupuk, anggaran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), atau kemudian beasiswa untuk masyarakat yang hari ini belum mengenyam pendidikan tinggi,” jelasnya.
Selain itu, anggota BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip, Fikho, berpendapat bahwa tidak seharusnya batas usia pensiun Polri diperpanjang.
“Polisi bisa menjamah ranah-ranah sipil, sehingga masyarakat dapat kehilangan pekerjaannya. Selain itu, [batas usia pensiun] 60 tahun atau bisa dipanjangkan lagi itu sudah tidak produktif untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat itu sendiri,” ungkapnya.
Bersamaan dengan aksi di Semarang, demonstrasi mahasiswa juga terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, antara lain Jakarta dan Solo. Maajid mengatakan bahwa semestinya fenomena tersebut membuat pemerintah sadar akan kondisi negara hari ini.
“Demo di mana-mana, seruan Reformasi ‘Jilid Dua’ di mana-mana, teman-teman mahasiswa dan masyarakat semua sudah gerak, kenapa terus pemerintah bilang bahwa ini baik-baik saja?” ujarnya.
Meski demikian, tidak ada pihak pemerintah yang menemui massa pada aksi kali ini. Massa pun membubarkan diri tanpa konfrontasi pada pukul 17.30 WIB. Demonstrasi tersebut berlangsung dan berakhir secara kondusif.
Aksi Mahasiswa akan Datang Kembali dengan Massa yang Lebih Besar
Meski belum memperoleh hasil yang memuaskan, Fikho percaya bahwa aksi ini merupakan pembenahan dari gerakan yang sebelumnya bersifat reaksioner menjadi lebih konsisten.
“Yang coba kita bangun hari ini adalah gerakan yang konstruktif, gerakan yang berkelanjutan, yang akhirnya dapat memenuhi tujuan-tujuan akhir kita, [entah itu] reformasi atau revolusi,” ucapnya.
Melalui aksi yang dilakukan, Fikho berharap agar pemerintah dapat mendengarkan keresahan dan tuntutan-tuntutan rakyat, lalu benar-benar mengimplementasikannya.
“Keresahan masyarakat jangan coba ditepis dengan statement-statement nggak jelas dari pemerintah. Jangan coba meninabobokan hal-hal kritis dari masyarakat,” tegasnya.
Meski demikian, aksi tak berhenti di sini. Maajid memastikan akan ada aksi lanjutan.
“Saya rasa kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan masyarakat yang ada di sini, belum puas dan belum didengar oleh mereka yang ada di dalam gedung,” ucapnya.
Selaras dengan hal tersebut, Fikho berkata bahwa pihak mahasiswa akan memperhitungkan rencana aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar, termasuk Aliansi BEM Semarang Raya (SERA).
“Kemungkinan besar aksi lanjutan akan terjadi di hari Senin (15/06),” pungkasnya.
Reporter: Afifah Dinda, Dafan Mahendra, Faiza Zaki, Musyaffa Afif, Tampi Anjani, Yasinta Alicyagrace
Penulis: Ridzqie Abdillah
Editor: Najwa Rahma
Pemimpin Redaksi: Najwa Rahma
