Mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip) kembali turun dalam aksi demonstrasi Panca Tuntutan Rakyat (Pantura) di depan Kantor Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Semarang. Unjuk rasa gelombang kedua ini dilaksanakan pada Senin (15/06) siang bersama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Semarang Raya (BEM SERA).
Unjuk rasa ini kembali dilaksanakan untuk menuntut pemerintah untuk menindaklanjuti kelima urgensi rakyat mengenai harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan kebutuhan pokok, wewenang TNI dan Polri, evaluasi efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), kepemilikan tanah rakyat, dan larangan terhadap praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam lingkup pemerintahan.
Aksi Berkelanjutan Tuntut Atensi Pemerintah
Setelah unjuk rasa pertama yang dilaksanakan pada Jumat (12/06), BEM Undip bersama dengan BEM SERA mengadakan konsolidasi bersama yang membahas lima tuntutan yang berupa:
- Turunkan harga bahan pokok dan BBM
- Kembalikan TNI dan Polri ke fungsi utama
- Evaluasi program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)
- Kembalikan kepemilikan tanah rakyat
- Hentikan praktik KKN di lingkungan pemerintahan
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Undip, Nur Maajid, mengumumkan bahwa Mahasiswa Undip kembali turun pada Senin (15/06) bersama Aliansi BEM SERA untuk memberikan pemerintah tenggat waktu untuk menindaklanjuti kelima isu yang disebut ‘Pantura’.
“Kami memberikan waktu 10 hari kepada rezim Prabowo-Gibran,” ujar Maajid saat diwawancarai oleh LPM OPINI pada Senin (15/06).
Ia juga menyatakan bahwa kegagalan pemerintah untuk memenuhi tuntutan hingga tenggat waktu yang diberikan akan berujung pada social unrest dan pembangkangan sipil. Hal ini juga didukung oleh kemarahan masyarakat atas sikap pemerintah yang enggan mendengarkan aspirasi masyarakat.
“Saya rasa mereka nggak akan mendengarkan kami juga. Apalagi, sasarannya adalah pemerintah Jawa Tengah. Menurut saya, mereka tidak pernah mau dengerin masyarakat,” ungkapnya.
Aksi diawali dengan long march oleh kumpulan mahasiswa yang mengelilingi kota Semarang mulai pukul 14.00 WIB dari titik kumpul pertama di Stadion Undip Tembalang menuju Kantor Gubernur Jawa Tengah pada pukul 16.00 WIB. Aksi perarakan ini dilanjut dengan kumpulan orasi dari perwakilan mahasiswa Undip dan BEM SERA yang berisi tuntutan-tuntutan utama aksi.
Audiensi Tak Efektif, Mahasiswa Ajukan Reformasi Jilid Dua
Pihak pemerintahan yang cenderung pasif kembali meningkatkan keresahan masyarakat yang tak kunjung didengar aspirasinya. Hal ini dibuktikan dengan melonjaknya partisipasi mahasiswa yang meningkat dua kali lipat dari partisipan demonstrasi pada Jumat (12/06) lalu. Selain diikuti oleh BEM dan mahasiswa, aksi tersebut juga melibatkan perwakilan organisasi mahasiswa ekstra kampus, salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Sekretaris Umum HMI Cabang Semarang, Muhammad Fikhar Azqeel Kusuma menyampaikan bahwa keterlibatan mereka adalah atas dasar kesepakatan hasil konsolidasi.
“Tentu sesuai dengan hasil teknis lapangan kami menyepakati untuk kemudian turun aksi hari ini dikarenakan konsep dan isu kajian yang telah kita matangkan selama dua kali konsolidasi internal maupun eksternal dengan teman-teman Aliansi Mahasiswa Semarang,” ujar Fikhar.
Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip, Rijaldi Rauf, mengatakan bahwa kedua aksi, pada Jumat (12/06) lalu dan Senin (15/06) sama-sama menargetkan Gubernur serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah untuk turun sebagai wakil rakyat dan mengadakan audiensi bersama mahasiswa dan memberikan tanggapan solutif, bukan retorika kosong yang kaku dan ambigu semata.
“Sejauh ini dari pejabat-pejabat yang turun dan bertemu kepada mahasiswa, itu jawabannya hanya normatif. Yang kita harapkan bukan hanya jawaban normatif yang menenangkan, tetapi aspirasi yang disampaikan terdapat dalam Pantura bisa diaspirasikan dan bisa diserap agar menjadi sebuah kebijakan yang secara komprehensif mendukung aspirasi masyarakat,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Rauf berpendapat bahwa minimnya respon pemerintah memicu lahirnya reformasi jilid kedua sebagai bentuk resistensi rakyat atas ketidakacuhan rezim saat ini.
“Karena kita melihat bahwasannya banyak sekali orang yang menganggap pemerintah sekarang ini menutup kuping untuk mendengar kritikan-kritikan dari masyarakat. Ini yang menjadi persoalan, bahwasannya harus ada revolusi dan reformasi jilid dua untuk kita memenangkan kembali demokrasi yang berjalan di Indonesia,” terang Rauf.
Fikhar menilai aksi turun ke jalan menjadi langkah terakhir setelah berbagai upaya penyampaian aspirasi melalui jalur audiensi dinilai belum memberikan hasil yang diharapkan. Oleh sebab itu, massa aksi memilih menyampaikan tuntutan secara langsung di depan Kantor Gubernur Jawa Tengah sebagai representasi pemerintah pusat di daerah.
“Tentu kita di jalur aksi ini adalah jalur yang terakhir. Kita beberapa kali menempuh jalur audiensi dan saya kira hal itu kurang efektif untuk kemudian menggerakkan hati nurani dari penguasa itu sendiri,” ungkapnya.
Terpisah Lokasi, Tidak Terpisah Aspirasi
Menanggapi adanya dua titik aksi pada demonstrasi hari itu, Fikhar menegaskan bahwa perbedaan lokasi tidak menunjukkan adanya perbedaan sikap antarkelompok. Menurutnya, seluruh elemen aksi tetap membawa substansi tuntutan dan tujuan yang sama.
“Sebetulnya dari kesepakatan kita tidak berpisah. Akan tetapi, kita hanya berbeda tempat, berbeda titik. Secara substansi, secara tuntutan kita satu tujuan, satu asa, dan satu harapan,” jelasnya.
Selain itu, Fikhar menjelaskan bahwa pembakaran ban yang dilakukan massa aksi bukan dimaksudkan sebagai tindakan anarkis, melainkan memiliki makna filosofis sebagai simbol semangat perjuangan. Ia juga menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kebebasan berekspresi dan tidak ditujukan untuk merusak fasilitas umum.
“Api yang senantiasa membumbung tinggi itu adalah semangat dari massa aksi yang tidak akan padam. Itu adalah landasan filosofis mengapa kita membakar ban,” katanya.
Terkait tuntutan yang diajukan, pihak HMI memberikan tenggat waktu selama 7 x 24 jam kepada pemerintah untuk menunjukkan langkah konkret dalam merespons persoalan yang mereka soroti. Apabila tidak ada tindak lanjut, HMI menyatakan akan melanjutkan upaya advokasi melalui jalur intelektual, termasuk mengajukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), serta kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar.
“Kita beri batasan pemerintah dalam 7×24 jam atau satu minggu. Ketika tidak ada perbaikan, tidak ada perubahan, dan tidak ada pembenahan, maka kita pastikan massa kita akan tiga kali, bahkan ribuan kali lebih banyak dari yang hari ini hadir,” tegas Fikhar.
Di pengujung demonstrasi, situasi di lapangan sempat memanas ketika aparat kepolisian mengerahkan unit water cannon untuk memadamkan aksi simbolik bakar ban. Merespons hal tersebut, massa aksi dari elemen mahasiswa mulai membubarkan diri dengan tertib pada pukul 18.00 WIB. Akan tetapi, dinamika kembali terjadi ketika sekelompok massa tak beratribut mahasiswa bersikeras bertahan di lokasi hingga pukul 18.30 WIB. Hal ini memaksa aparat kepolisian untuk kembali turun tangan membubarkan sisa kelompok tersebut.
Meskipun belum berhasil menemui pihak pemerintah untuk audiensi, melalui serangkaian tuntutan yang diajukan, elemen mahasiswa berharap pemerintah segera memberikan respons dan langkah konkret terhadap berbagai persoalan yang disoroti. Para peserta aksi juga menyatakan akan terus mengawal perkembangan tuntutan tersebut serta mempertimbangkan langkah lanjutan apabila tidak terdapat tindakan konkret dalam waktu yang telah ditetapkan.
Reporter: Najwa Rahma, Moh. Arif Maulana Azmi, Musyaffa Afif, Raniya Rafiifa, Afifah Dinda, Tabita Octaviana, Faiza Zaki, Tampi Anjani, Baruna Lazuardi, Dafan Mahendra
Penulis: Amadea Kalila, Yasinta Alicyagrace
Editor: Najwa Rahma
Pemimpin Redaksi: Najwa Rahma
