Pada Rabu (28/10), mahasiswa dari berbagai universitas serta elemen masyarakat sipil kembali mengadakan demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat. Bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, aksi ini digelar untuk menyampaikan berbagai tuntutan serta kritik terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, mulai dari permohonan penetapan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga penghentian program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurut perkiraan Koordinator Bidang Sosial dan Politik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI), Hafidz, aksi ini dihadiri sebanyak 10.000 hingga 11.000 orang.
“Untuk armada aku gak bisa spesifik kasih tau, tapi, ya, total massa seperti yang kubilang, 10.000 sampai 11.000,” terangnya saat diwawancarai LPM OPINI pada Rabu (28/10).
Mahasiswa Tanpa Jas Almamater, Kelompok Petani, dan Aliansi Ibu Indonesia Membawakan Lima Tuntutan
Aksi Indonesia Sadar ini diinisiasi oleh BEM UI bersama aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Selamatkan Daulat Rakyat (SADAR). Dikutip dari Instagram resmi BEM UI, mereka bersama sejumlah elemen sipil membawa lima tuntutan utama, yakni:
- Menetapkan status bencana nasional, mengadili korporasi yang bertanggung jawab, dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan.
- Mewujudkan APBN untuk kepentingan rakyat dan menghentikan pemborosan anggaran untuk kepentingan politik melalui program populis seperti MBG dan KDMP.
- Menurunkan biaya pendidikan, memberikan akses layanan dasar yang merata, dan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
- Menghentikan penggunaan hukum untuk penyalahgunaan kekuasaan dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- Mengembalikan kebebasan bersuara, mengadili pelanggar HAM, dan menghentikan militerisasi ruang sipil.
Melengkapi tuntutan utama tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat Front Mahasiswa Nasional (FMN), Symphati Dimas Rafi’i, membawa tuntutan yang berfokus pada kelompok petani, masyarakat adat, dan kelompok minoritas.
“Untuk kaum tani, kita bawa tuntutan hentikan perampasan tanah, kembalikan tanah untuk tani garap, dan tanah leluhurnya masyarakat adat, suku bangsa minoritas,” ucap Dimas.
Dimas juga menjelaskan bahwa kelompok petani dan perempuan pedesaan dari Banten dan Bogor turut hadir menyampaikan tuntutan mereka dalam aksi tersebut.
“Kami melibatkan kaum tani, perempuan di pedesaan dari dua wilayah, dari Banten dan Bogor,” terangnya.
Selain kelompok mahasiswa dan tani, aksi tersebut juga dihadiri oleh Aliansi Ibu Indonesia. Salah satu anggotanya, Dewi Nuraini, terlibat dalam posko logistik yang menyediakan makanan dan minuman sumbangan warga untuk massa aksi. Namun, ketika aksi berlangsung, posko tersebut berubah menjadi posko kesehatan.
“Kita sudah stand by buka posko logistik dari pagi. (Posko) berubah jadi posko medis setelah teman-teman mahasiswa sudah berhasil masuk Bundaran HI,” ungkapnya.
Di tengah beragamnya elemen masyarakat yang hadir, kelompok mahasiswa dari Komite SADAR memilih tidak mengenakan jas almamater pada aksi kali ini. Menurut Hafidz, hal tersebut bertujuan agar aksi berjalan inklusif.
“Kadang ada persepsi dari masyarakat, bahwa ketika mahasiswa turun aksi menggunakan almamater, mereka tidak dilibatkan. Karena itu, kami ingin aksi pada hari ini merangkul rakyat sebaik mungkin,” jelasnya.
Aksi Sempat Dicegat, Kelompok Petani Diintimidasi
Aksi kali ini digelar di Bundaran HI karena dinilai sebagai tempat yang melambangkan jantung ibu kota. Selain itu, Hafidz menambahkan bahwa pemilihan tempat tersebut juga dilakukan untuk menguji keseriusan pemerintah dalam menanggapi aspirasi rakyat.
“Ya, kami mau ngetes aja kepemerintahan Prabowo-Gibran. Kita memilih (Bundaran HI) karena itu jantung dari Jakarta sendiri. Kalau semisalnya dari jantungnya saja pemerintah masih tidak mempedulikan, saya merasa bahwa memang pemerintah Prabowo-Gibran ini tidak serius,” tuturnya.
Perjalanan menuju lokasi aksi tidak sepenuhnya mulus bagi sebagian peserta. Menurut Dimas, rombongan petani dari Banten berangkat menuju UI sejak pukul 01.30 WIB dini hari dan tiba sekitar pukul 08.00 WIB. Di UI, mereka bergabung dengan mahasiswa FMN untuk bersama-sama menuju Bundaran HI. Meski tidak mengalami kendala teknis, rombongan tersebut mengaku mendapat intimidasi selama persiapan keberangkatan, tepatnya di wilayah Pandeglang, Banten.
“Kalau sejauh ini kendala teknis tidak ada. Tapi teman-teman petani tadi sudah mulai diintimidasi oleh intel kepolisian di tempat-tempat mereka (berada),” ungkap Dimas.
Sementara itu, Ketua BEM Universitas Diponegoro (Undip), Nur Maajid Taufiqurrahman menyatakan bahwa mahasiswa Undip yang ingin berangkat ke Jakarta mengalami tindakan tidak menyenangkan berupa ancaman dari pihak tidak dikenal.
“Intinya ada represi atau ada tekanan kepada massa aksi yang ada di daerah-daerah untuk tidak berangkat. Karena mungkin kita lihat kemarin bukan hanya (mahasiswa) Undip tapi juga Unnes (Universitas Negeri Semarang) ditahan busnya. Dan ini merupakan sebuah ancaman untuk demonstrasi khususnya, karena kita belum jalan (dan) masih ada di dalam kampus, tapi intel sudah mengitari area kampus. Bagi saya itu sudah keterlaluan,” ujarnya.
Hambatan lain dialami massa aksi di sekitar lokasi demonstrasi. Menurut Maajid, massa aksi mengalami sejumlah pencegatan yang ia nilai tidak semestinya terjadi.
“Titik (demonstrasi) -nya jelas di Bundaran HI. Cara kami ke sini yang berbeda-beda sebenarnya. Tapi kan kemudian kami tidak melanggar apapun. Justru yang kami pertanyakan adalah kenapa ada pencegatan? Padahal kami sudah jelas-jelas ingin aksi di Bundaran HI. Upaya-upaya pencegatannya ada yang (secara) persuasif, ada juga yang kemudian mengandung tindak kekerasan, ini juga masih didata (oleh kami) hingga hari ini,” ujar Maajid saat ditemui di Jakarta, Rabu (28/10).
Maajid juga mengungkapkan bahwa pencegatan dilakukan di sejumlah titik di sekitar Bundaran HI.
“Sejauh ini di Plaza Indonesia ada pencegatan. Dari arah Sarinah juga ada pencegatan, kemudian dari beberapa titik juga ada pencegatan,” katanya.
Jawaban Pemerintah Diberikan Tenggat Hingga November
Terlepas dari berbagai dinamika tersebut, para peserta aksi mengutarakan harapan mereka setelah demonstrasi ini. Menurut Dimas, harapan terbesarnya adalah bangkitnya kesadaran rakyat melalui aksi yang terus berulang.
“Harapan terbesarnya dengan aksi berkali-kali (adalah) kesadaran rakyat dan gerakan rakyat semakin bangkit, itu ya harapan terbesarnya. Kalau berharap sama negara, berharap sama pemerintah saya rasa tidak gitu, ya. Tetapi berharap (akan) kesadaran rakyat dan perubahan itu ada di tangan kebangkitan dari gerakan rakyat,” tuturnya.
Di sisi lain, seorang warga asal Jakarta Pusat, Iis, yang turut dalam aksi, berharap agar aksi ini berhasil dan seluruh tuntutannya dipenuhi.
“Harapannya ini berhasil (dan) dipenuhi tuntutannya. Tuntutan mahasiswa nggak ada yang macam-macam kan. Itu (semua) berpihak kepada rakyat, berpihak kepada pemerintah. Cuma (sayangnya) nggak diladenin,” ujarnya.
Aksi demonstrasi mahasiswa kali ini tidak berhenti pada penyampaian tuntutan saja. Sejak awal aksi, Maajid telah menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan langkah lanjutan sebagai bentuk penekanan terhadap pemerintah. Pernyataan tersebut menjadi bukti bahwa mahasiswa tidak menuntut kesegeraan, sebaliknya memberikan ruang kepada pemerintah. Tenggat tersebut sekaligus menguatkan bahwa aksi demonstrasi bukanlah akhir, melainkan awal dari aksi untuk mendorong tindak lanjut kebijakan.
Apabila hingga batas waktu tersebut tidak mendapatkan respons yang memadai, tidak menutup kemungkinan aksi lanjutan akan kembali digelar. Kini, pemerintah memiliki waktu setidaknya satu bulan untuk menjawab tuntutan mahasiswa dengan langkah nyata.
“Dari komite SADAR ini yang pasti adalah kita coba kasih tenggat terlebih dahulu di bulan November.” tutup Maajid.
Reporter: Musyaffa Afif, Afifah Dinda, Najwa Qoni, Sundari Kasih
Penulis: Ridzqie Abdillah, Aqna Almaqrizi
Editor: Najwa Rahma
Pemimpin Redaksi: Najwa Rahma
