Bergeser dari kampanye lisan yang telah diselenggarakan pada Selasa (25/11), calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) meneruskan langkah kontestasi lewat uji publik yang digelar di Auditorium FISIP Undip pada Rabu (26/11) . Acara ini bertujuan mengkritisi pasangan calon (paslon) oleh mahasiswa dan turut dihadiri oleh empat panelis yang terdiri dari Dosen Administrasi Bisnis, Tita Alfaricha, S.AB., M.A.B.; Ketua dan Wakil Ketua BEM FISIP Undip 2025; serta Ketua Senat Mahasiswa FISIP Undip 2025.
Ajang Pembuktian Publik atas Calon Kabem-Wakabem
Uji publik menjadi krusial dalam keberjalanan Pemilihan Raya (Pemira) FISIP Undip sebagai sarana menguji kemampuan dan kecakapan paslon Ketua dan Wakil Ketua BEM FISIP Undip. Ketua Komisi Penyelenggara Pemilihan Raya (KPPR) FISIP 2025, Faisal Irsyad juga menegaskan tujuan dari uji publik sebagai wadah untuk menguji pasangan calon yang ada.
“Terkhususnya ini (uji publik), (menjadi) wadah kampanye untuk calon peserta, yaitu calon (ketua dan wakil ketua) BEM. Di mana kami di situ memberikan wadah, yaitu untuk mengetes juga, gitu, dari calon ketua dan wakil ketua ini di depan panelis-panelis yang sudah disediakan dengan (sesuai) ahlinya dan juga dari masyarakat FISIP,” terang Faisal ketika diwawancarai pihak LPM OPINI pada Rabu (26/11).
Tujuan uji publik sendiri tidak hanya untuk menilai kelayakan gagasan yang ditawarkan paslon, tetapi juga menguji kemampuan mereka dalam merespons isu aktual secara kritis dan terukur. Melalui sesi panelis dan mosi, uji publik menjadi ruang bagi mahasiswa untuk melihat sejauh mana pasangan calon mampu berpikir strategis, menyusun prioritas, serta menunjukkan kesiapan memimpin BEM secara komprehensif.
Terkait perbedaan antara uji publik dan kampanye lisan, Faisal menjelaskan bahwa uji publik memiliki cakupan yang lebih luas karena adanya sesi pemaparan Grand Design Organization (GDO) dan panelis yang menanggapi.
“Sedikit berbedanya adalah kalau di uji publik memang ada panelis-panelisnya. Tapi kalau di (kampanye) lisan, sebenernya lebih ke visi-misi calon Ketua dan Wakil Ketua BEM-nya. Di orasi tersebut hanya memaparkan hal tersebut, tetapi di uji publik perbedaannya adalah ditambah mereka harus memaparkan Grand Design Organization yang mereka buat. Selanjutnya memang di uji publik itu ada namanya mosi-mosi yang diberikan, yaitu biasanya berisi isu-isu yang sedang terjadi di FISIP ini,” ungkapnya.
Gema Perjuangan, Kabinet Baru yang Diusung Paslon Rijaldi Rauf-Muhammad Haikal
Uji publik dimulai dengan sambutan Ketua Senat Mahasiswa FISIP Undip 2025, Anang Abhi Nugroho serta Ketua KPPR FISIP Undip 2025, Faisal Irsyad. Kemudian, dilanjutkan dengan pemaparan Grand Design Organization (GDO) oleh paslon Ketua BEM (Kabem) dan Wakil Ketua BEM (Wakabem) nomor urut 1, Rijaldi Rauf dan Muhammad Haikal Adi Bakhtiyar. Lewat GDO tersebut, mereka memperkenalkan Gema Perjuangan sebagai nama kabinet yang akan dibawakan tahun depan beserta visinya, yakni:
“BEM FISIP UNDIP 2026 berkontribusi aktif sebagai mitra kritis kampus melalui gerakan kolaboratif mahasiswa yang progresif, berjejak, dan berdampak dalam upaya aktualisasi kampus sebagai laboratorium sosial dan politik untuk fisip undip yang berkemajuan dan berkelanjutan.”
Menanggapi GDO paslon, panelis dan audiens yang hendak mengkritisi gagasan paslon menyuarakan pertanyaannya di sesi tanya jawab terbuka. Salah satu pertanyaan dilontarkan oleh Ketua Himpunan Administrasi Publik Kampus Rembang (APR) 2025, Ajeng Putri Palupi, yang menanyakan terkait falsafah pada GDO yaitu masalah kesetaraan dan pandangan mengenai APR.
“Saya melihat dalam GDO di falsafah bagian pertama kalian mencantumkan mengenai penghormatan terhadap martabat dan kesetaraan. Namun, saya menemui tidak adanya perhatian terhadap kampus di daerah, yang berarti pada dasarnya APR tidak ada di benak kalian disesuaikan atas dasar keselarasan yang terjadi,” ungkapnya.
Menjawab hal tersebut Rijaldi-Haikal mengatakan bahwa program studi APR tidak dikesampingkan. Pihaknya mengaku sudah mencoba berkunjung langsung ke Rembang, tetapi terkendala dalam manajemen waktu.
“Tentang bagaimana pandangan kita terhadap APR tentu kita tidak mengeyampingkan, bahkan dalam proses ini kita sudah mencoba untuk datang ke sana namun karena manajemen waktu yang sangat-sangat susah kita menemukan waktu yang pas untuk kesana,” terangnya.
Pertanyaan juga disampaikan dalam bentuk mosi oleh salah satu panelis, Tita Alfaricha. Ia menyinggung terkait keterbatasan ruang kelas di FISIP yang menyebabkan terselenggaranya kelas perkuliahan di luar FISIP. Dalam kesempatan itu, Tita menanyakan pendapat paslon terkait kondisi ideal dalam permasalahan tersebut.
“Sekarang kan kelasnya banyak di luar FISIP ya dan itu berdasarkan diskusi saya sama teman-teman di kelas banyak yang tidak berkenan. Nah, menurut kalian situasi idealnya seperti apa?” tanya Tita.
Terkait hal tersebut, paslon Rijaldi-Haikal menegaskan posisi mereka atas permasalahan keterbatasan ruang kelas di FISIP. Rijaldi mengungkapkan bahwa kondisi ideal menurutnya adalah ketika mahasiswa berkuliah di lingkup FISIP. Namun, ia tidak memungkiri kondisi aktual di mana terdapat penambahan jumlah mahasiswa baru yang berakibat pada keterbatasan ketersediaan ruang kelas.
“Tentunya tetap bagaimana situasi idealnya, ya, untuk berbicara ideal mahasiswa FISIP ini ya belajar di kampusnya sendiri (FISIP Undip). Tapi kita mengetahui bagaimana kondisi aktualnya, melihat dari sisi sebelah, kondisi aktual pada tahun ini ya, ada penambahan mahasiswa baru sehingga kuota (ruang kelas) yang ada terpenuhi,” terangnya.
Rendahnya Animo Mahasiswa, Keterlambatan Acara, hingga Permasalahan Ruangan
Uji publik yang awalnya diasumsikan mampu mengundang daya tarik dan partisipasi mahasiswa, berakhir pada rendahnya animo mereka untuk datang dan mengikuti acara. Hal ini berdampak pada mundurnya acara selama lebih kurang satu jam dari susunan yang telah dijadwalkan. Acara yang seharusnya dimulai pukul 09.00 WIB baru dimulai pukul 10.10 WIB. Ketika dimintai keterangan, Faisal beralasan keterlambatan tersebut disebabkan karena sepinya audiens sehingga acara dirasa kurang menarik dan etis untuk dimulai.
“Mengingat untuk melakukan uji publik itu harus banyak audiensnya (yang) ada, dari panelisnya pun sebenarnya yang datang ya telatnya pun sedikit. Tapi kan melihat ketika audiensnya hanya sedikit dari tim kami pun (merasa) kurang menarik aja gitu dan juga kurang etis ketika acara itu kayak uji publik, tapi publiknya itu dikit gitu, makanya kami melihat, memberikan waktu diperlambat sedikit untuk biar (audiensnya) datang,” terangnya.
Lebih lanjut, Faisal juga mengatakan bahwa banyak audiens yang baru datang di pertengahan acara. Menurutnya, situasi ini serupa dengan yang terjadi saat kampanye lisan yang lalu.
“Ada keselarasan (dengan kampanye lisan) sedikit, yaitu biasanya ketika acaranya seperti ini ramainya itu (ketika) sudah di pertengahan maupun di akhir, ya,” kata Faisal.
Permasalahan lain juga terjadi saat uji publik, di mana keterbatasan waktu peminjaman ruang Auditorium FISIP membuat alur acara terkesan lebih singkat dan terburu-buru. Menanggapi hal tersebut, Faisal mengungkapkan bahwa pemilihan tempat untuk uji publik melalui beberapa pertimbangan, salah satunya adalah pandangan panitia terkait kecocokan ruangan.
“Kami menyediakan aspek-aspek peminjaman lainnya, seperti Teater pun PKM, apakah cocok dalam (kegiatan) audiensi atau sudah diambil (peminjamannya) karena itu juga harus dipikirkan begitu. Karena menurutku, melihat uji publik, dari pandangan beberapa panitia sepertinya menarik juga kalau (dilakukan) di Auditorium,” ungkap Faisal.
Faisal juga menambahkan bahwa perpindahan tempat bukan solusi yang mudah dilakukan mengingat perlunya proses pengajuan peminjaman tempat dan hal administratif lainnya.
“Kita tidak mengira bahwa ada acara birokrat juga di siangnya itu, ya memang dari KPPR pun disini bisa dibilang terkadang (kami) itu harus mengalah dan juga ya opsi nya pun kalau misalnya mau memakai tempat lain ya diundur waktunya karena harus buat surat lagi peminjaman dan lain-lain,” ungkapnya.
Menjelang pemungutan suara pada Senin (1/12) mendatang, Faisal berharap agar proses pemungutan dan penghitungan suara dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil).
“Harapannya sih ya, udah sering-sering disebut, yaitu ya semoga tidak terjadi keributan terus-menerus ataupun intensinya kecil saja begitu. Karena memang masalah sidang pemilu raya pasti sangat sensitif gitu untuk beberapa orang, baik dari calon, peserta, maupun timses-timses. Harapannya mereka bisa berlomba dan berpartisipasi itu dengan adil, bijak dan juga tidak melakukan kecurangan dan jujur begitu. Baik dari panitia pun kami mengusahakan agar kerjanya Luber Jurdil begitu.” pungkas Faisal.
