

Senat Mahasiswa Komisi III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) menyelenggarakan Public Hearing FISIP Undip 2026 pada Kamis (12/11) di Auditorium FIMENA FISIP Undip. Kegiatan ini menjadi ruang penyampaian aspirasi mahasiswa sekaligus evaluasi terhadap berbagai aspek pelayanan dan fasilitas fakultas. Dalam forum tersebut, Senat Mahasiswa memaparkan hasil kajian yang melibatkan 714 responden mahasiswa, dilanjutkan dengan tanggapan jajaran dekanat dan sesi tanya jawab bersama mahasiswa.
Senat Mahasiswa Paparkan Hasil Kajian Public Hearing 2026
Sebelum terlaksana pada Kamis (12/11), Public Hearing FISIP Undip 2026 sempat mengalami beberapa kali penundaan. Ketua Pelaksana Public Hearing 2026, Said Fadlan, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut awalnya direncanakan berlangsung pada April, tetapi diundur ke September karena persiapan panitia yang belum memadai. Pelaksanaan kemudian kembali tertunda hingga empat sampai lima kali karena panitia kesulitan menyesuaikan jadwal dengan pimpinan fakultas. Pada Oktober, kegiatan sempat hampir terlaksana, tetapi kembali diundur karena pimpinan fakultas memiliki agenda di luar kota.
“Memang pada di bulan Oktober kemarin sebenarnya sudah hampir terjadi pelaksanaan Public Hearing-nya. Tapi dikarenakan tiba-tiba dari pimpinan ada kegiatan lain di luar kota, mau tidak mau Public Hearing kita batalkan dan kita mundurkan kembali,” jelas Ketua Pelaksana Public Hearing 2026, Said Ahmad Fadlan ketika diwawancarai oleh LPM Opini pada Kamis (12/11)
Kegiatan diawali dengan sambutan Ketua Pelaksana Public Hearing 2026, Wakil Ketua Senat Mahasiswa FISIP, Siti Wajihatun, serta Dekan FISIP Undip, Teguh Yuwono. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil kajian Public Hearing yang dimoderatori oleh Senator Ilmu Komunikasi sekaligus Ketua Komisi I, Felicita Kimiko Inesha dan Senator Komisi I, Zahid Sharim Badruzzaman.
Hasil kajian tersebut mencakup empat aspek utama, yakni akademik, sarana dan prasarana, lingkungan kampus, serta layanan kampus. Pada aspek akademik, survei menyoroti administrasi, pembelajaran daring, kualitas pengajaran dosen, dan efektivitas pembelajaran tatap muka. Sementara itu, aspek sarana dan prasarana meliputi kondisi toilet, kantin, perpustakaan, ruang kelas, akses jurnal, area parkir, hingga kawasan tanpa rokok (KTR).
Adapun aspek lingkungan kampus mencakup kenyamanan, keamanan, kebersihan, inklusivitas, serta upaya pencegahan perundungan dan kekerasan seksual. Pada aspek layanan kampus, kajian menyoroti aksesibilitas layanan pengaduan, pelindungan korban perundungan dan kekerasan seksual, pelayanan UKS, serta ketersediaan fasilitas konseling dan penanganan kesehatan mental mahasiswa.
Berdasarkan hasil survei dan observasi, Senat Mahasiswa turut mengidentifikasi sejumlah persoalan yang masih perlu mendapat perhatian. Beberapa di antaranya meliputi pelaksanaan pembelajaran daring, transparansi penilaian akademik, kebersihan kantin, akses parkir, kondisi gedung, kualitas jaringan internet, serta kebersihan dan ketersediaan fasilitas toilet.
Pemaparan kemudian dilanjutkan dengan analisis permasalahan yang disertai dokumentasi kondisi lapangan. Sebagai tindak lanjut, Senat Mahasiswa menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan kepada pihak fakultas, di antaranya penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pembelajaran hybrid, peningkatan transparansi penilaian, serta perbaikan pelayanan administrasi.
Dekanat Tanggapi Hasil Kajian dan Sejumlah Persoalan Fakultas

Menanggapi hasil kajian tersebut, Teguh menyampaikan bahwa secara umum hasil penilaian mahasiswa menunjukkan kecenderungan positif. Dari 52 indikator yang dikaji, sebanyak 61 persen memperoleh penilaian positif. Beberapa aspek yang menjadi kekuatan fakultas meliputi kenyamanan ruang kelas, efektivitas pembelajaran tatap muka, dan keamanan lingkungan kampus. Sementara itu, kawasan tanpa rokok, kebersihan kantin, dan pembelajaran daring menjadi beberapa prioritas perbaikan.
Teguh menilai bahwa Public Hearing merupakan proses yang baik untuk mempertemukan aspirasi mahasiswa dan harapan dosen dalam mencari solusi bagi perkembangan fakultas.
“Ini proses yang bagus untuk memperbaiki, apa yang disampaikan oleh mahasiswa, kemudian apa harapan dosen, supaya ada solusi. Karena solusi itu penting untuk memperkuat hasil kita, memperkuat kontribusi kita di tingkat nasional dan internasional,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa tindak lanjut terhadap persoalan kampus membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk mahasiswa, khususnya dalam pengelolaan sampah. Menurutnya, upaya menjaga kebersihan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada petugas kebersihan.
“Berarti harus participatory, artinya harus ada kebersamaan, sama-sama menciptakan satu participation. Mahasiswa juga berpartisipasi, kalau menggunakan sampah, dibuang di tempat sampah,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, S. Rouli Manalu, memberikan tanggapan terhadap sejumlah persoalan pelayanan akademik. Terkait transparansi penilaian, mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan klarifikasi nilai kepada dosen pengampu selama masa jeda semester, yakni sekitar dua hingga tiga minggu setelah nilai diumumkan. Mahasiswa diharapkan tidak menunda klarifikasi hingga semester berikutnya dimulai.
Selain itu, terkait pelayanan administrasi yang dinilai masih membutuhkan waktu cukup lama, pihak fakultas menjelaskan bahwa sejumlah proses telah mengalami digitalisasi. Khusus untuk administrasi skripsi, terdapat tahapan penjaminan mutu atau quality assurance yang perlu dilalui. Pihak fakultas juga menyampaikan bahwa upaya terus dilakukan untuk mengurangi antrean pelayanan.
Pada aspek sarana dan prasarana, Wakil Dekan II Bidang Sumber Daya, Ika Riswanti Putranti, menjelaskan bahwa kapasitas jaringan internet FISIP telah mengalami peningkatan sejak 2025, dari satu menjadi sepuluh gigabit. Meski demikian, kapasitas tersebut masih perlu diperhatikan karena penggunaannya terbagi ke beberapa gedung dan ruang pembelajaran.
Terkait kondisi area parkir yang kerap menggenang ketika hujan, pihak fakultas menyampaikan bahwa perbaikan sementara akan dilakukan sembari menunggu perencanaan lanskap kawasan yang berkaitan dengan pembangunan gedung baru. Adapun mengenai kebersihan toilet, pihak fakultas menyampaikan rencana penyediaan pembalut serta meminta mahasiswa untuk segera melaporkan apabila persediaan habis agar dapat ditindaklanjuti.
Persoalan pemeliharaan gedung turut menjadi perhatian. Pengecatan gedung terakhir dilakukan sekitar lima tahun lalu dan mengalami penundaan karena adanya ketentuan penggunaan produk serta warna tertentu. Pihak fakultas berharap pengecatan dapat kembali dilaksanakan pada tahun mendatang dengan menggunakan produk Undip. Selain itu, perbaikan fasilitas kantin juga menjadi perhatian, termasuk rencana penggantian kursi dan penyediaan mesin pencuci piring otomatis.
Dalam tanggapannya, Teguh turut menyampaikan harapan agar gedung perkuliahan baru dapat segera dimanfaatkan. Namun, proses peresmian dan penyerahan gedung masih berada di bawah kewenangan universitas. Ia berharap gedung tersebut sudah dapat digunakan untuk kegiatan perkuliahan sekitar Januari hingga Februari 2027.
Mahasiswa Sampaikan Aspirasi dalam Sesi Tanya Jawab

Memasuki sesi tanya jawab, sejumlah mahasiswa menyampaikan persoalan yang berkaitan dengan kegiatan akademik, fasilitas, dan kebijakan fakultas. Salah satu isu yang dibahas adalah kepastian penggunaan gedung perkuliahan baru sebagai solusi atas keterbatasan ruang kelas di FISIP.
Wakil Ketua BEM FISIP, Haikal, mempertanyakan kepastian waktu penggunaan gedung tersebut, mengingat keterbatasan ruang kelas masih menjadi persoalan yang dirasakan mahasiswa di sejumlah program studi. Menanggapi hal tersebut, Ika menyampaikan bahwa FISIP telah memperoleh alokasi tiga lantai di gedung perkuliahan baru. Proses serah terima gedung dari universitas masih berlangsung dan ditargetkan selesai sebelum gedung dapat digunakan pada Januari 2027. Penyambungan jaringan internet juga akan diupayakan agar fasilitas tersebut siap digunakan untuk perkuliahan.
Haikal mengapresiasi respons pihak fakultas terhadap persoalan yang disampaikan. Namun, ia berharap jawaban yang diberikan dalam Public Hearing tidak berhenti sebagai pembahasan, melainkan benar-benar diwujudkan dalam kebijakan dan perbaikan fasilitas.
“Tentu harapanku apa yang tadi kita bahas bukan sekadar omon-omon belaka, yang tadinya sudah disampaikan terkait dengan kejelasan ruang kelas seperti apa, itu benar-benar terealisasi,” ungkap Haikal.
Selain persoalan ruang kelas, seorang mahasiswa Ilmu Pemerintahan turut mempertanyakan pembagian kelas yang mengalami perubahan jumlah rombongan belajar pada beberapa semester. Menanggapi hal tersebut, pihak program studi dan Wakil Dekan I menjelaskan bahwa pembagian kelas menyesuaikan jumlah mahasiswa pada setiap angkatan serta kapasitas ruang yang tersedia.
Persoalan akademik lainnya berkaitan dengan perubahan kurikulum yang berdampak pada mahasiswa angkatan sebelumnya dalam mengambil mata kuliah tertentu. Menanggapi hal tersebut, pihak program studi menyampaikan bahwa konversi mata kuliah akan diupayakan, termasuk dengan mempertimbangkan mata kuliah dari program studi atau fakultas lain apabila diperlukan.
Isu aksesibilitas pendidikan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus juga menjadi salah satu pembahasan. Salah satu mahasiswa menyoroti secara anonim belum tersedianya fasilitas pembelajaran yang secara khusus mengakomodasi kebutuhan mahasiswa dengan disabilitas, termasuk disabilitas mental yang kebutuhannya tidak selalu dapat dikenali secara langsung. Menanggapi hal tersebut, Wakil Dekan I menyampaikan bahwa mahasiswa dapat mengomunikasikan kondisi dan kebutuhan khususnya kepada pihak fakultas melalui FISIP Wellnes Unit (FWU) atau bidang akademik agar dapat dikoordinasikan dengan program studi dan dosen pengampu. Fakultas juga mempertimbangkan pemberian pelatihan disability awareness bagi dosen.
Pada aspek kebebasan berekspresi, mahasiswa mempertanyakan prosedur pemasangan spanduk sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dekan menyampaikan bahwa mahasiswa tetap memiliki ruang untuk menyampaikan pendapat di lingkungan FISIP dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, termasuk prosedur perizinan dan kebersihan lingkungan.
Di sisi lain, Haikal berharap hasil pembahasan dalam Public Hearing dapat terus dikawal melalui kolaborasi antara BEM FISIP dan Senat Mahasiswa, termasuk terkait kajian fasilitas lapangan basket. Menurutnya, aspirasi yang telah disampaikan perlu diikuti dengan tindak lanjut yang jelas dari pihak fakultas.
“Terkait dengan fasilitas lapangan basket, nantinya akan kita kejar terkait kajiannya. Jadi BEM FISIP akan berkolaborasi dengan senat mahasiswa, tentu akan kita tagih janji dari fakultas ketika kajian itu clear,” jelasnya.
Ketua Pelaksana Public Hearing 2026, Said, menilai bahwa secara keseluruhan kegiatan telah memberikan ruang bagi mahasiswa dan pihak dekanat untuk saling menyampaikan pandangan. Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah evaluasi, terutama berkaitan dengan keterbatasan waktu dan koordinasi pelaksanaan.
“Saya rasa tadi setelah melihat berbagai pertanyaan terkhususnya dari mahasiswa, tentu keseluruhan saya melihat sudah cukup terjawab. Terkait keterbatasan waktu, dari rundown memang kita harus selesai jam 1,” tuturnya.
Ia berharap pelaksanaan Public Hearing berikutnya dapat dilakukan pada sore hari agar tidak berbenturan dengan jadwal perkuliahan dan memungkinkan lebih banyak mahasiswa untuk berpartisipasi. Menurutnya, penyebaran informasi kegiatan juga perlu ditingkatkan agar ruang penyampaian aspirasi dapat dimanfaatkan secara lebih luas.
Said turut menyampaikan bahwa Public Hearing tahun ini menjadi kesempatan pertama bagi mahasiswa Administrasi Publik Rembang untuk terlibat dalam forum tersebut. Keterlibatan ini diharapkan dapat memperluas ruang penyampaian aspirasi, tidak hanya bagi mahasiswa FISIP kampus Tembalang, tetapi juga mahasiswa APR yang mengikuti kegiatan akademik di lingkungan fakultas.
Reporter: Shafa Sylvia, Ridzqie Abdillah, Sundari Kasih, Zidane Ahmad, Najwa Rahma, Ahura Abyan
Penulis: Amadea Kalila
Editor: Davino Krisna
Pemimpin Redaksi: Najwa Rahma
