15/06/2024

Meninjau Peran Ormas Sebagai Pengawas Kebijakan Publik: Satu Langkah Menuju Sistem Pemerintahan yang Lebih Baik?

0

Ilustrasi Peran Ormas Sebagai Pengawas Kebijakan Publik. (Nabila/LPM OPINI)

LPM OPINI – Partisipasi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam penyusunan kebijakan publik merupakan bagian dari infrastruktur politik. Ormas turut melibatkan masyarakat dalam diskusi terbuka untuk mengumpulkan pandangan publik tentang kebijakan pemerintah yang telah atau akan disusun. 

Hal ini secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan kebijakan pemerintah dengan tujuan untuk mengumpulkan masukan yang relevan terkait kebijakan atau rencana kebijakan yang sedang dibahas. 

Keberadaan Ormas sendiri berdiri diatas undang-undang yang mengatur secara hukum tertulis. Dilansir dari website resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia, dasar hukum Ormas diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2013 mengenai Organisasi Kemasyarakatan serta selanjutnya mengalami perubahan pada tahun 2017 dan ditetapkan sebagai UU Ormas. 

 

Ormas sebagai Pengawas Kebijakan Publik

Ormas dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dan nirlaba berdasarkan kesamaan kepentingan masing-masing anggotanya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Eksistensi Ormas sendiri membantu dalam proses mencapai tujuan negara dan pemerintahan dengan demokrasi yang baik, melalui dimasukkannya Ormas di dalam entitas pemerintahan. 

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Dr. Laila Kholid Alfirdaus S.IP., M.PP., mengatakan bahwa Ormas dalam peranannya pada masa demokrasi ini ikut serta dalam mengawasi kebijakan publik lalu menjadi bagian pemerintahan yang merupakan keniscayaan. 

“Dulu kita (masyarakat) belum mengenal sistem demokrasi namun seiring berjalannya waktu, muncul kebutuhan-kebutuhan untuk menata pemerintahan yang terbuka. Masyarakat merasa kalau semuanya dikerjakan (oleh) pemerintah kayaknya ada banyak kebutuhan kita (masyarakat) yang belum diakomodasi,” ungkap Laila saat diwawancara LPM OPINI pada Kamis (18/05) via MS Teams. 

Lebih jauh, Laila menjelaskan proses masuknya masyarakat dalam pemerintahan itu melalui lika-liku yang panjang, 

“Ketika orang (masyarakat) mulai menyadari pentingnya aspirasi itu tidak serta merta ‘Ayo’ saja kan tidak. Ada prasyarat-prasyarat yang dipenuhi masyarakat, misalnya Anda (masyarakat) boleh menyampaikan aspirasi kalau Anda (masyarakat) pembayar pajak yang tinggi,” tutur Laila. 

Melalui pentingnya keberadaan Ormas dalam pengawasan kebijakan publik, Laila menyebutkan ada dua kedudukan penting yang dilakukan Ormas untuk berpartisipasi dalam pengawasan kebijakan publik demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan yang dimaksud yakni membantu pemerintah menggali masalah secara lebih kompleks dan memberikan pandangan yang berbeda,

“Walaupun kita juga tetap tidak memungkiri berbagai kemacetan dan hambatan yang dihadapi masyarakat sipil untuk membangun lingkit pemerintah itu tetap ada,” tambah Laila. 

Laila juga menerangkan bahwa kemacetan tata kelola pemerintah yang baik disebabkan oleh sulitnya mendorong pemerintah agar terbuka karena seringkali kongruen (sama persis) dengan tekanan politik yang “bermain” di atasnya, baik dari politis maupun businessman serta faktor masyarakat sipil yang terlalu pasif.

“Saya kira kata kunci untuk memahami itu balance atau keseimbangan. Jadi kalau ada yang macet berarti ada yang tidak seimbang di sana,” tegas Laila. 

 

Tinjau Kinerja Pemerintah: Dampak Pengawasan Ormas dalam Kebijakan Publik 

Menyinggung sedikit terkait kinerja pemerintah yang dirasa melenceng dari asas tata kelola pemerintahan yang baik,  Laila memberikan kategori masyarakat sipil yang kritis sebagai cara untuk mempengaruhi kebijakan.

“Kalau kita lihat dari riset penelitian, kategorinya itu ada masyarakat sipil yang kritis tapi masih belum memiliki pemahaman yang baik tentang do and don’t nya, mereka ini perlu kita beri pelatihan (capacity building), tapi ada juga masyarakat sipil yang mungkin belum punya kesempatan untuk semacam membangun daya kritis jadi mereka memilih jalan minimalis,” jelas Laila. 

Dalam pelaksanaan kebijakannya, pemerintah sendiri sedikit banyaknya masih abai dalam pemerataan kebijakan. Hal ini disampaikan Laila karena mengingat berbelit-belitnya undang-undang yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan sumber daya alam. 

“Kita sedang sangat ambisius untuk menstabilkan pertumbuhan ekonomi tetapi konsen terhadap cost, apa yang harus kita bayar terhadap pertumbuhan itu juga penuh konsekuensi (yang berhubungan dengan lingkungan hidup),” ungkap Laila yang turut prihatin atas lengahnya pemerintah dalam hal lingkungan hidup dan sumber daya alam,.

“Peran pemerintah itu masih belum tertarik untuk sampai sana, daya tariknya masih dilihat sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi yang menjanjikan itu aja,” imbuh Laila.

Dampak yang diberikan dari adanya pengaruh dan pengawasan kebijakan publik dari Ormas itu sendiri yang dijelaskan oleh Laila adalah jika ternyata keberadaan Ormas membantu pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas yang tidak bisa berdiri sendiri.

“Akuntabilitas itu harus disupport dan ditopang oleh masyarakat, misalnya kalau ada pelayanan yang biayanya melebihi dari ketentuan, kalau kita biarkan bisa menjadi culture,” terang Laila. 

Dalam keberjalanan Ormas sebagai entitas pemerintahan, ia telah berperan besar dalam membuka mata pemerintah untuk menyadari segelintir isu sosial yang terjadi pada masyarakat.

“Salah satu kemajuan pemerintah adalah responsif terhadap isu ketimpangan gender yang sudah direspon melalui perpres tahun 1999/2000 karena desakan ormas perempuan. Selain itu, Undang-Undang TPKS itu istilahnya harus dibongkar mata dulu oleh ormas dengan menyajikan berbagai penelitian secara masif praktik kekerasan seksual baik yang dialami perempuan di usia bayi, anak-anak, remaja, sampai lansia,” ungkap Laila. 

Melalui perkembangan media sosial juga, Laila beranggapan Ormas sudah lumayan (berkembang) dalam melakukan perannya untuk menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. 

Perubahan sosial media itu memperkuat tata kelola pemerintah salah satunya mempermudah masyarakat menyampaikan aspirasi. Masyarakat punya ruang yang luar biasa luas untuk memberitahukan ke pemerintah terkait masalah-masalah yang mereka hadapi, itu juga bagian dari pengawasan,” pungkas Laila. 

 

Referensi

https://blog.justika.com/pidana-dan-laporan-polisi/memahami-dasar-hukum-ormas-pengertian-dan-fungsi/

https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2013_17.pdf

https://setkab.go.id/partisipasi-organisasi-kemasyarakatan-dalam-penyusunan-kebijakan-pemerintah/

 

Narasumber: Dr. Laila Kholid Alfirdaus S.IP., M.PP

Penulis: Gusti Nur Alisa Rizki Andini

Editor: Almira Khairunnisa

Desain: Nabila Maratunisa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *