Mahasiswa melakukan aksi teatrikal menggunakan balon angka di tengah cuaca hujan. (Sumber foto: Winda Purnamasari)
Aksi damai digelar di depan Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Tengah pada Kamis (26/02) sebagai bentuk respons atas maraknya kekerasan aparat dan stagnannya reformasi internal di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Selain menyoroti persoalan pembenahan institusi dan akuntabilitas aparat, massa aksi juga menyuarakan tuntutan terkait evaluasi program SPPG serta reshuffle jajaran pimpinan.
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan “rapor merah” bagi Polri yang dinilai gagal menjalankan reformasi internal secara konsisten. Salah satu poin yang dibawakan adalah kasus tewasnya pelajar berinisial AT (14) di Tual, Maluku, serta rentetan kasus serupa di wilayah Jawa Tengah, termasuk penembakan Gamma.
Melalui orasi, pembacaan pernyataan sikap, serta penyerahan dokumen tuntutan, mahasiswa menyuarakan kritik terhadap kinerja internal kepolisian dan mendorong adanya langkah pembenahan yang konkret. Aksi kemudian diakhiri dengan ultimatum bahwa aksi lanjutan akan digelar apabila tuntutan tidak direspons sesuai tenggat waktu yang telah ditentukan.
Gaungan Solidaritas untuk Korban Reprisifitas Aparat, AT
Rangkaian aksi tidak hanya diisi dengan orasi, tetapi juga diwarnai dengan aktivitas simbolik dan pertunjukan teatrikal yang merefleksikan kritik mahasiswa. Tidak hanya itu, peserta melakukan salat gaib bersama sebagai bentuk doa untuk korban, menabur bunga dan menyalakan lilin. Sejumlah mahasiswa juga membacakan puisi dan pantun di atas mimbar bebas sebagai ekspresi solidaritas dan kegelisahan mereka.
Salah satu orasi disampaikan oleh perwakilan mahasiswa Universitas Diponegoro (Undip), Dika Kusuma, yang menyoroti kasus meninggalnya seorang pelajar berinisial AT di Tual, Maluku. Gerakan ini lahir sebagai respons atas ketidakadilan sistemik yang terus memakan korban jiwa dari kalangan sipil. Selain menyuarakan keresahan bersama, aksi ini diharapkan dapat menjadi refleksi bagi kepolisian atas kekecewaan masyarakat terhadap institusi Polri.
“Kita hadir hari ini karena muak. Langkah konkret reformasi polisi yang sering digaungkan oleh Presiden Prabowo, maupun internal kepolisian, belum terlihat hasilnya. Malah, kekerasan terus terjadi, termasuk kasus di wilayah hukum Jawa Tengah sendiri,” ujar Dika ketika diwawancarai oleh pihak LPM OPINI pada hari Kamis (26/02).
Dika menambahkan bahwa aksi ini merupakan momentum bagi kepolisian untuk menyadari bahwa penodaan terhadap nama baik institusi justru lahir dari tindakan internal mereka sendiri. Ia memberikan penekanan khusus pada rentetan tragedi yang terjadi di wilayah hukum Jawa Tengah.
“Harapan saya ini sebagai momentum dan juga sebagai refleksi mendalam bagi kepolisian bahwasanya hari ini terjadi kerusuhan terkait dengan penodaan di institusi kepolisian yang lahir dari institusi itu sendiri khususnya di Jawa Tengah. Karena memang Gamma dan yang lainnya dibunuh di wilayah Jawa Tengah,” jelasnya.
Aksi yang berlangsung sejak sore hari tersebut berjalan dengan tertib dan kondusif hingga massa membubarkan diri pada malam hari. Situasi tersebut sejalan dengan harapan mahasiswa sebagaimana ditegaskan oleh Koordinator Lapangan Aksi, Kevin Kurnia Priyambodo, agar aksi dapat berlangsung secara damai tanpa adanya kekerasan maupun kericuhan.
“Harapannya, aksi pada sore hari ini semoga aman dan lancar. Saya tidak ingin ada bentuk kekerasan, kericuhan, pelemparan apapun. Saya ingin hanya menyuarakan, kemudian kita berdoa bersama, setelah itu kita kembali ke lembaga kampus masing-masing,” paparnya.
Mahasiswa Tuntut Evaluasi Tim Komite Reformasi dan Percepatan Reshuffle Pimpinan Polri
Taburan bunga dan penyalaan lilin di atas spanduk berisi tuntutan sebagai bentuk protes simbolik. (Sumber foto: Winda Purnamasari)
Selain tuntutan solidaritas, Aliansi Semarang Raya juga menyuarakan desakan terhadap reformasi struktural di tubuh kepolisian. Kevin menyampaikan bahwa salah satu tuntutan utama mahasiswa adalah evaluasi ulang terhadap Tim Komite Reformasi Polri. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa komite yang telah dibentuk belum menunjukkan dampak signifikan bagi perbaikan institusi.
“Kita menuntut re-evaluasi tim Komite Reformasi dari Polri. Sampai detik ini kita masih belum melihat progres, jadi yang pertama kita menuntut re-evaluasi untuk Reformasi Polri,” ujarnya dalam wawancara dengan LPM OPINI pada hari Kamis (26/02).
Tidak hanya itu, mahasiswa juga menuntut adanya penarikan jabatan di kepolisian, mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Menurut mereka, diperlukan adanya reshuffle untuk menghadirkan wajah baru dalam institusi tersebut.
“Kita mau semua jajaran jabatan mulai dari Kapolri, Kapolda, Kapolres bahkan sampai Kapolsek di-reshuffle, kita butuh wajah baru,” tegas Kevin.
Selain mendesak evaluasi dan perombakan jabatan di institusi kepolisian, mahasiswa juga menuntut penarikan seluruh unsur Polri dari keterlibatan dalam program SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) serta kegiatan di Koperasi Merah Putih. Penolakan yang disuarakan mencakup tuntutan agar tidak ada unsur kepolisian yang menduduki posisi dalam struktur program tersebut, baik sebagai pengurus maupun dalam bentuk keikutsertaan lainnya.
“Kita menuntut polisi hanya fokus pada mengamankan masyarakat, menangkap maling, dan memberantas narkoba. Polisi seharusnya kembali ke kantor dan ke jalan untuk menertibkan masyarakat, bukan malah menjadi bagian dari pengurus Program Makan Bergizi Gratis,” lanjutnya.
Ultimatum Mahasiswa kepada Polda Jawa Tengah
Demonstrasi ini dipastikan bukan menjadi demonstrasi satu-satunya. Kevin menegaskan bahwa aksi ini hanyalah langkah awal dan akan berlanjut dengan gelombang massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak segera ditanggapi secara serius oleh pihak kepolisian.
“Kalau pada detik ini Polri, terutama Polda Jawa Tengah tidak menanggapi masalah ini dengan serius, kita bisa kembali dengan massa yang lebih banyak dan tekanan yang jauh lebih menekan. Jadi ini hanya sebagai gerbang awal, ini bukan klimaks,” jelas Kevin.
Selain aksi turun ke jalan, pihak mahasiswa juga berencana mengirimkan somasi dan pernyataan sikap secara resmi kepada Polda Jawa Tengah. Kevin menekankan bahwa setiap oknum yang terbukti bersalah harus diproses melalui mekanisme peradilan umum, bukan hanya sanksi internal atau sidang kode etik kepolisian.
“Siapapun yang bersalah dalam menjalankan tugasnya, jangan tindak dia dalam pidana kepolisian, tapi dalam pidana umum, di mana dia harus dikenakan sanksi sebesar-besarnya, bukan hanya pemecatan secara tidak hormat,” tegasnya.
Melalui rentetan tuntutan tersebut, Aliansi Semarang Raya berharap adanya jawaban konkret dari kepolisian dalam waktu dekat, sembari menegaskan kesiapan untuk kembali turun ke jalan jika tidak ditemukan perubahan signifikan terhadap reformasi Polri.
Reporter: Musyaffa Afif Nugraha, Faiza Zaki Athaya, Afifah Dinda Pratiwi, Moh. Arif Maulana Azmi, Winda Purnamasari, Zidane Ahmad Ardhya Pasha, Shafa Sylvia Rahma
Penulis: Amadea Kalila, Tabitha Octavia, Dafan Mahendra
Editor: Taufiqurrahman Alfarisi
Pemimpin Redaksi: Najwa Rahma
Desain:
