Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Universitas Diponegoro (Undip) menggelar seruan aksi di depan Kantor Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah pada Sabtu (30/08). Aksi ini menjadi bagian dari rentetan demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, menyusul insiden dilindasnya pengemudi ojek online, Affan Kurniawan, oleh kendaraan taktis milik Korps Brigade Mobil (Brimob) pada kericuhan demonstrasi di sekitar Gedung DPR/MPR RI Senayan, Jakarta Selatan, Kamis (28/08).
Di Semarang, aksi demonstrasi sudah berlangsung sejak Jumat (29/08). Namun, civitas akademika Undip melalui aliansi BEM se-Undip memutuskan untuk turun pada Sabtu (30/08). Koordinator Aksi, Adam Lalana, menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada urgensi konsolidasi sebelum pelaksanaan aksi, agar seluruh kegiatan berjalan sesuai rencana.
“Yang ditakutkan ada perencanaan-perencanaan yang tidak sesuai dan tidak diinginkan. Makanya kita diperlukan untuk urgensinya konsolidasi terlebih dahulu, baru kita turun aksi,” ungkap Adam saat diwawancarai LPM OPINI pada Sabtu (30/08).
Wacana Penundaan Aksi
Meski telah diagendakan dalam konsolidasi sehari sebelumnya, sempat beredar informasi bahwa aksi di depan Kantor Polda Jateng akan ditunda karena alasan keamanan massa. Setelah dikonfirmasi, Adam menyebutkan penundaan itu sempat dipertimbangkan lantaran surat pemberitahuan aksi yang dikirimkan BEM Undip kepada Polrestabes Semarang tersebar luas ke berbagai pihak.
“Hambatannya memang kemarin tadi sempat kita secara resmi memberikan surat pemberitahuan ke kepolisian, ke Polda, gitu ya. Akan tetapi, surat pemberitahuan kita disalahgunakan, di-share seluas-luasnya. Teman-teman di Surabaya dan Jogja juga menyampaikan bahwa surat pemberitahuan itu disebar ke mana-mana,” ungkap Adam.
Ketua BEM Undip 2025 sekaligus Koordinator Lapangan aksi, Aufa Atha Ariq, mengonfirmasi hal tersebut. Ia menambahkan bahwa penyebaran surat pemberitahuan tersebut menimbulkan dinamika baru. Ariq menilai, kondisi tersebut sarat dengan upaya framing dari aparat yang seolah-olah menggiring narasi bahwa jika terjadi kericuhan, Undip-lah yang menjadi pemicu.
“Dan itu rasanya sebenarnya framing-an dari pihak aparat lah. Untuk ya kalau ada aksi ini ya dari Undip gitu. Undip chaos dan sebagainya. Kita menarasikan seperti itu sebetulnya. Makanya itu jadi dinamika,” jelas Ariq saat diwawancarai LPM OPINI pada Sabtu (30/08).
Selain faktor tersebut, kericuhan demonstrasi sehari sebelumnya di depan Kantor Polda Jateng juga turut menjadi pertimbangan utama. Dalam peristiwa itu, dua mahasiswa Undip sempat ditahan bersama puluhan massa aksi lainnya sebelum akhirnya dibebaskan pada Sabtu dini hari. Situasi tersebut memunculkan kekhawatiran aksi damai yang direncanakan justru disusupi kelompok eksternal yang tidak diundang.
“Nah, di situ mulailah dinamika terjadi. Ada yang kemudian merasa aksi hari ini nanti seperti kejadian May Day. Takutnya nanti teman-teman Undip ini ditunggangi lah oleh pihak-pihak yang tidak diundang, itu mungkin dari pihak anarko, STM (Sekolah Teknik Menengah) ataupun pihak-pihak yang lain,” tutur Ariq
Namun, pada akhirnya aksi yang sudah diagendakan ini tetap digelar dengan komitmen untuk menyampaikan aspirasi secara damai.
“Terus kita jam 10 kumpul lah temen-temen Kabem bersama temen-temen Sospol. Membicarakan komitmen, aksi kita akan seperti apa. Akhirnya kita sepakat dan komitmen untuk tetap turun dengan kita sampaikan aspirasi tanpa kekerasaan,” kata Ariq.
Tiga Tuntutan Mahasiswa: Bebaskan Kawan Kami, Copot Kapolri, Usut Tuntas Kematian Affan
Aksi yang dimulai dari pukul 12.00 hingga 14.30 WIB ini berjalan damai dengan serangkaian kegiatan, mulai dari konvoi ke Kampus Undip Pleburan, orasi oleh beberapa perwakilan massa aksi, termasuk Ketua BEM Undip 2025, hingga teatrikal pembacaan puisi yang bernuansa duka merespon kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia.
Salah satu peserta aksi dari Program Studi Hubungan Internasional Undip, Tata, mengungkapkan pendapatnya bahwa faktor yang mendasari aksi ini bukan hanya insiden pelindasan pengemudi ojek online oleh kendaraan taktis Brimob, tetapi juga rentetan permasalahan yang melibatkan institusi kepolisian.
“Bukan hanya adanya pelindasan ke Ojol ya, itu menjadi puncaknya aja dari sekumpulan kemarahan yang ada soal kebobrokan Polri, ditutup dengan adanya nyawa yang hilang. Itu menjadi pantikan yang luar biasa banget atas cacatnya instansi ini. Jadi itu yang mungkin mendasari aksi ini sebelumnya ya,” ungkap Tata saat diwawancarai LPM OPINI pada Sabtu (30/08).
Ketua BEM Undip 2025, Ariq, menyebutkan bahwa massa aksi semula diharapkan dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Tengah. Namun, hingga aksi berakhir, Kapolda Jawa Tengah tidak menemui mahasiswa.
“Goal setting kita sebenarnya tadi mau manggil Kapolda untuk turun, menyampaikan dan memberikan ini (aspirasi). Tapi karena tidak bisa ya kita melakukan pernyataan sikap,” ucap Ariq.
Di akhir seruan, massa aksi menyuarakan pernyataan sikap yang dipimpin oleh Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip dengan tiga tuntutan sebagai berikut:
“Kami, aliansi BEM se-Universitas Diponegoro menyatakan sikap, melihat dinamika sosial politik negara ini, represifitas oleh aparat terus dilanggengkan, masyarakat tidak bersalah dibunuh dan dilindas. Alih-alih institusi yang seharusnya mengayomi rakyat, akan tetapi membunuh masyarakat. Maka dari itu, kami civitas akademika Universitas Diponegoro menyatakan sikap:
- Bebaskan kawan kami yang masih ditahan dan dalam proses persidangan
- Menuntut dan mendesak agar Kapolri segera turun dari jabatan
- Usut tuntas kematian almarhum Affan.”
Harapan Mahasiswa untuk Kondisi Indonesia ke Depan
Selain menyampaikan tuntutan, mahasiswa juga menegaskan harapan mereka terhadap langkah tindak lanjut dan masa depan Indonesia. Dari aksi ini, Tata berharap agar Kepolisian Republik Indonesia bisa mengintrospeksi, tidak hanya secara instansi, tetapi juga individu.
“Kalau misalkan semua hal ini tidak dimulai, tidak ada apinya, nggak bakal ada asapnya kan, dan ya harusnya mereka (polisi) bisa introspeksi, bukan malah menantang balik ke masyarakat. Karena ingat juga ya Pak Polisi, kalian juga bagian dari masyarakat, kenapa kalian justru nantangin rakyat sendiri?” ujar Tata.
Harapan yang serupa juga disampaikan oleh peserta aksi dari Program Studi Teknik Mesin, Aliando (nama samaran) yang mengutarakan agar pihak kepolisian dapat mendengarkan aspirasi mahasiswa yang sudah disampaikan di depan Kantor Polda Jawa Tengah.
“Harapannya buat pemerintah, mungkin polisi ya, bisa kooperatif atau mungkin mendengarkan suara kita lah. Aspirasi-aspirasi yang tadi disampaikan di depan Polda,” kata Aliando saat diwawancarai LPM OPINI pada Sabtu (30/08)
Tidak hanya ditujukan kepada aparat, mahasiswa juga menegaskan pentingnya menjaga semangat kolektif di tengah situasi sosial politik yang penuh tekanan.
“Jadi harapannya tetap teruslah semangat. Karena ini nggak mudah buat siapapun itu. Ini bukan masa yang mudah. Dan ini juga masa yang penuh tekanan. Jadi kuatin diri, saling jaga, saling bergandeng tangan.” pungkas Tata.
Reporter: Davino Hernawan, Musyaffa Afif
Penulis: Musyaffa Afif, Davino Hernawan
Editor: Kayla Fauziah Fajri
Pemimpin Redaksi: Kayla Fauziah Fajri
