26/02/2024

Dibalik Keterbatasan Fasilitas dan Layanan Administrasi Publik Rembang

0

Gedung Administrasi Publik Kampus Rembang (Sumber Gambar: Website PSDKU Undip)

Perguruan Tinggi sebagai bagian dari jenjang pendidikan berperan mewujudkan Undang-Undang Dasar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mengimplementasikan Undang-undang tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan mendirikan Program Studi Di Luar Kampus Utama (PSDKU) yang didasarkan pada Permenristekdikti Nomor 1 Tahun 2017, untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dengan tujuan meningkatkan pemerataan akses dan mutu pendidikan di wilayah Indonesia serta pengabdian kepada masyarakat.

Salah satu fakultas di Universitas Diponegoro yang membuka prodi di luar kampus utama adalah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP). Hal ini termaktub dalam Keputusan Rektor Nomor: 826/UN7.P/HK/2020 yang ditetapkan pada 14 Agustus 2020 terkait dibukanya Program Studi S1 Administrasi Publik yang berlokasi di Kabupaten Rembang. Namun, apakah fasilitas dan layanan PSDKU Administrasi Publik Rembang sudah sesuai dengan tujuan awal pendirian PSDKU sendiri?

 

Minimnya Fasilitas Pendidikan di PSDKU Administrasi Publik Rembang

Mengingat usia prodi ini baru seumur jagung, nyatanya memang  fasilitas yang ada di PSDKU S-1 Administrasi Publik Rembang masih kurang memadai. Zakiya Zahra, mahasiswa Administrasi Publik Rembang mengeluhkan kurangnya ruang kelas yang menjadi sarana pembelajaran. 

“Fasilitas yang ada di APR itu sangat kurang memadai, contohnya di kampus Rembang hanya terdapat 1 gedung dengan 3 kelas kuliah, yang di mana kelas tersebut dinilai kurang untuk menampung semua mahasiswa yang ada di APR itu sendiri. Satu kelas di APR terdapat 65-75 mahasiswa, yang membuat kondisi belajar tidak kondusif dan fokus mudah terpecah,” ungkapnya saat dihubungi oleh OPINI pada Sabtu (27/05) via pesan WhatsApp.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Jihan Asyira Purwana dengan membandingkan fasilitas yang ada di Administrasi Publik Rembang (APR) dan Administrasi Publik Tembalang terkait keterbatasan dalam mengakses sarana prasarana yang dinilai menghambat efektivitas kegiatan belajar mengajar.

“Menurut aku, fasilitas yang ada di APR masih sangat kurang memadai bahkan timpang jika dibandingkan dengan fasilitas yang ada di AP Tembalang, seperti ruang perpustakaan yang sempit dengan sedikit sekali buku, jaringan Wifi kampus yang lambat, dan sering terjadi pemadaman listrik saat kuliah berlangsung yang menyebabkan proses belajar mengajar menjadi terganggu,” tuturnya saat dihubungi oleh OPINI pada Sabtu (27/05) via pesan LINE. 

 

Terbatasnya Tenaga Pendidik yang Ada

Tak hanya minim fasilitas yang memadai, APR juga memiliki catatan pada kinerja tenaga pendidik. Hal ini lantaran keterlibatan dosen Kampus Utama untuk mengajar di Kampus Rembang masih kurang efektif. Zakiya mengungkapkan keluh kesahnya mengenai hal tersebut.

“Kualitas dosen di kampus PSDKU Rembang menurut saya dinilai kurang, karena hanya terdapat 3 dosen homebase yang mem-backup jika dosen yang ada di kampus pusat tidak dapat hadir. Dari hal tersebut menyebabkan dosen menjadi kualahan dan kualitas belajar yang tidak baik. Rata-rata yang mengajar dosen pusat, jadi kegiatan belajar itu kurang efektif, karena dosen sana sekalinya ngajar itu kadang kayak langsung ambil 2 pertemuan, ataupun online gitu,” ungkapnya.

Selain perihal kuantitas, kualitas dosen AP Rembang juga dinilai masih jauh dari kata baik lantaran belum memenuhi ekspektasi mahasiswa. Para mahasiswa menyebutkan bahwa mereka kurang memahami materi yang disampaikan. Selain itu, minimnya jumlah dosen yang mengajar membuat perkuliahan menjadi kurang efektif untuk dilakukan. 

 “Aku rasa kualitas dan kuantitas dosen di APR masih kurang baik. APR diberikan dosen-dosen baru yang usianya tergolong muda yang minim pengalaman. Masih banyak mahasiswa yang belum mengerti tentang apa yang disampaikan oleh dosen baru dan aku rasa karena keterbatasan dosen, untuk beberapa mata kuliah masih menggunakan dosen yang sama untuk mengampu mata kuliah yang berbeda di tiap angkatan, contohnya pak A mengajar 4 mata kuliah yang sama seharian penuh, sehingga mahasiswa cenderung bosan,” tukas Jihan.

Menanggapi hal tersebut, R. Slamet Santoso selaku Ketua Prodi AP Rembang mengemukakan permasalahan ini cukup kompleks karena berkaitan dengan dasar dan aturan yang ditetapkan.

“Posisi penyelenggaraan program sendiri konsepnya tidak akan dilaksanakan oleh prodi. Jadi konsepnya adalah perpaduan antara SDM yang ada di Tembalang dan Rembang. Konsep dosen homebase sendiri merupakan dosen yang dianggap memenuhi syarat yang berlaku.  Dosen dari AP Rembang sendiri masih diisi dari dosen yang ada di Semarang, kemudian kerangka pengembangan SDM sendiri akan terus dilakukan penambahan pengajar yang bisa stay di Rembang dan rancangan penambahan memang terus dilakukan. Prodi tidak terlibat dalam proses itu, yang terlibat adalah universitas dan pihak fakultas,” ujarnya saat diwawancarai oleh OPINI pada Senin (12/06) via telepon WhatsApp.

    

Tanggapan dan Harapan Terhadap Administrasi Publik Rembang

Jihan dan Zakiya sebagai mahasiswa Administrasi Publik Rembang mengharapkan kesetaraan baik sarana prasarana maupun peningkatan kualitas tenaga pengajar dengan Administrasi Publik Tembalang. Mereka juga mengharapkan realisasi dari pernyataan AP Rembang sama dengan AP Tembalang.

“Harapan untuk APR itu sendiri semoga pembangunan gedung baru dan sarana prasarana lain dapat cepat terealisasikan dan tidak hanya omong kosong saja, serta mobilisasi seperti di kampus pusat semoga di kampus PSDKU bisa merasakan dampak dan manfaatnya. Sebab, dari segi UKT dan SPI, PSDKU membayar dengan nominal yang sama dengan kampus pusat, namun sarana prasarana dan infrastruktur yang kami dapatkan jauh dari kata layak, sehingga membuat banyak anak APR yang merasa minder atau malu dengan anak yang berada di kampus pusat,” ungkap Zakiya.

“Harapan aku untuk APR kedepannya, semoga Undip lebih banyak menambahkan tenaga pengajar yang berkualitas khususnya untuk APR, serta mengembangkan sarana prasarana menjadi lebih baik. Sebaiknya juga, pihak Undip perlu menyediakan transportasi bagi mahasiswa APR yang mempunyai kepentingan ke Tembalang, lalu diadakan peninjauan berkala terhadap APR untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan kebutuhan dari APR secara langsung,” ujar Jihan. 

 

Penulis: Tarisha Putri Ramadhanti
Editor: Almira Khairunnisa
Redaktur Pelaksana: Gisella Previan Laoh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *