Isu perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global semakin menyulut kecemasan masyarakat di seluruh dunia, termasuk para ilmuwan yang kerap mengampanyekan isu tersebut di berbagai wilayah dunia. Survei yang dilakukan YouGov-Cambridge Globalism Project 2019 di 23 negara menyebutkan bahwa 18 persen responden asal Indonesia mengakui perubahan iklim terjadi, tetapi tidak disebabkan oleh ulah manusia. 

Hadirnya konsensus ilmiah terkait perubahan iklim yang menggarisbawahi aktivitas manusia sebagai penyebab utama berbagai masalah iklim yang tengah dihadapi secara global. Laporan Panel Antarpemerintah tentang Perubahan Iklim (IPCC) yang diluncurkan pada Februari 2022 lalu menunjukkan bahwa dampak perubahan iklim sudah terjadi dan harus segera melakukan adaptasi. 

Melihat minimnya pemahaman masyarakat terhadap perubahan iklim sebagai sebuah masalah bersama, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang bekerja sama dengan Google Initiative (GNI) menggelar webinar bertajuk “Krisis Iklim, Misinformasi dan Peran Media” melalui Zoom pada Selasa (5/4).

IPCC memprediksi kenaikan suhu bumi akan melewati ambang batas 1,5 derajat Celsius pada 2030, bahkan saat ini, peningkatan suhu global sudah mencapai 1,1 derajat Celsius. Peningkatan suhu bumi telah berdampak perubahan iklim yang dibuktikan dengan penghangatan samudra, mencairnya es kutub, peninggian muka laut, dan kejadian ekstrem lainnya yang memengaruhi biota laut, sumber protein masyarakat.

Melansir catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2021, di Indonesia terdapat 5.402 bencana dan sebagian besar bencana yang terjadi merupakan bencana hidrometeorologi. Banyaknya korban jiwa dan kerusakan akibat bencana berdampak pada perekonomian negara karena melibatkan pengeluaran biaya.

Mengobservasi Peran Media di tengah Misinformasi

Media yang berperan dalam memberikan informasi untuk masyarakat di Indonesia justru belum cukup berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terkait krisis iklim yang sedang berlangsung.

Media adalah variabel. Sebagai variabel, salah satu faktor penting media adalah membentuk persepsi publik, baik secara positif maupun negatif. Jikalau media bekerja secara positif dalam menjalankan perannya, maka hal itu akan berdampak pada peningkatan literasi masyarakat, peningkatan kesadaran, dan mendorong urgensi. Di sisi lain, media dapat menjadi variabel negatif yang membahayakan kesadaran publik, mengaburkan fakta-fakta ilmiah, serta menyepelekan masalah.

“Mereka rata-rata menyadari equally salah alam, fenomena natural, padahal ini antroposen. Ketika bumi sebagian besar ditentukan oleh peran manusia. Lumayan banyak yang masih gak percaya ada perubahan iklim,” ujar Aulia Nastiti, selaku Peneliti dan Editor Remotivi.

Aulia menegaskan bahwa alasan masyarakat Indonesia menyangkal krisis iklim sebagai perbuatan manusia karena adanya gap pada komunikasi publik atau informasi yang diterima. Persepsi publik lebih terbentuk dari liputan media, bukan konsensus ilmuwan. Di sisi lain, informasi yang diterima sehari-hari lewat media tidak merepresentasikan temuan ilmiah.

“Media lebih banyak memberi ruang pada rilis-rilis statement, agenda, kampanye dari perusahaan-perusahaan besar yang lebih banyak memakai energi fosil. Nah, ini walaupun konteks global, terjadi juga di Indonesia,” lanjut Aulia.

Ketika meliput tentang bencana, media di Indonesia sering kali lebih menonjolkan sensasi dibandingkan sains sehingga memicu misinformasi. Perubahan iklim digambarkan sebagai isu elit dan isu yang abstrak, lalu menjauhkan krisis iklim sebagai isu yang relevan dan berdampak pada kehidupan sehari-hari.

“Mereka harus clickbait sebanyak-banyaknya klik, makanya frame yang dipakai adalah frame emosional, sedangkan krisis iklim adalah krisis yang nggak bisa diperlakukan seperti itu,” ungkap Aulia.

Problematika yang dihadapi jurnalis dalam meliput isu krisis iklim dipicu kesulitan menerjemahkan narasi krisis iklim kepada publik di saat mereka belum sepenuhnya memahami isu tersebut. Ditambah faktor tuntutan produksi berita di ruang redaksi serta faktor politik di ruang redaksi yang membatasi kewenangan jurnalis untuk mengambil topik.

“Kita nggak bisa juga menyalahkan jurnalis sepenuhnya karena jurnalis bagian entitas kecil dalam struktur produksi media, ada juga politik di ruang redaksi jadi sering kali jurnalisnya udah punya good intention pengen lebih invested dalam liput isu lingkungan, tapi nggak punya kewenangan dalam menentukan apa topik di ruangan redaksi,” jelas Aulia.

Narasi krisis iklim yang diinformasikan ilmuwan ketika diterjemahkan media dalam sebuah liputan cenderung menggunakan bahasa yang sederhana agar dapat dipahami masyarakat secara umum. Namun, acap kali istilah-istilah yang digunakan belum mampu menjelaskan poin-poin utama yang hendak disampaikan para ilmuwan, sehingga menyulut misinformasi.

“Media bukan memelintir, yang sering menceritakan terlalu oversimplified. Mungkin maksudnya untuk membuat bahasanya lebih mudah dimengerti, tetapi sering misleading,” tutur  Daniel Murdiyaso, selaku Profesor di Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB.

Bagaimana Media Berkontribusi dalam Mitigasi?

Tatkala membahas solusi isu krisis iklim, pembicaraan mengenai pelaksanaan mitigasi dan adaptasi kerap disinggung. Namun, kedua solusi tersebut maknanya masih sering disalah artikan oleh media.

“Mitigasi itu beda dengan mitigasi bencana. Mitigasi adalah respons kita untuk menembak sasarannya dari segi sumber emisi, jadi emisinya diturunkan. Itu mitigasi,” terang Daniel.

Mitigasi merujuk pada upaya mengatasi penyebab perubahan iklim, sedangkan adaptasi adalah usaha mengatasi dampak perubahan iklim yang sudah terjadi agar tidak semakin parah. Keduanya harus sama-sama berjalan guna memperoleh hasil maksimal.

Sudah lebih dari 260 perusahaan global berkontribusi dalam pelaksanaan mitigasi dan adaptasi, yaitu dengan berkomitmen untuk menggunakan 100 persen energi terbarukan. Khususnya di Indonesia, hal ini dapat dilihat melalui hadirnya PLTB Sidrap dan ketetapan di Pulau Sumba yang 100 persen memanfaatkan pasokan energi terbarukan.

“Berbicara ada krisis ada peluang. Kalau ekonomi kita rendah karbon, bisa mempekerjakan 10 juta orang yang bergerak dalam bidang clean energy,” jelas Amanda Katili dari The Climate Reality Project Indonesia.

Solusi sederhana yang dapat ditawarkan untuk berkontribusi dalam upaya mitigasi dan adaptasi berkaitan dengan sistem pangan, yakni memperbanyak nabati, mengurangi daging ataupun impor makanan, serta menghindari sisa makanan. Selain itu, usaha menanam sayur dan buah-buahan sendiri juga mampu mendukung petani.

“Kita nggak hanya tau solusi, tetapi juga harus ada action sehingga kita bisa punya gaya hidup yang rendah karbon,” pungkasnya.

Krisis iklim bukankah suatu isu yang harus diperdebatkan, melainkan sebuah konsensus yang selayaknya diketahui masyarakat secara global. Kontribusi ilmuwan, media, dan masyarakat dalam pelaksanaan mitigasi dan adaptasi semakin ditekan guna menjaga keberlangsungan ekosistem bumi.

Penulis: Cheryl Lizka

Editor: Almira Khairunnisa

LPM OPINI ONLINE

See author's posts