Permasalahan Pembangunan pada Negara Berkembang: Studi Kasus Konflik Agraria Wadas
DIBUAHI (Diskusi Bareng Anak HI) vol.16 merupakan salah satu proker Bidang Keilmuan dan Analisis HMPS HI Undip yang rutin dilaksanakan setiap 2 bulan sekali. Untuk edisi bulan Mei lalu, DIBUAHI bekerja sama dengan Bank Sampah yang diusung bidang Pengabdian Masyarakat HMPS HI Undip dan SABI yang merupakan proker bidang Litbang HMHI UI dalam kolaborasi yang mengangkat tema “Permasalahan Pembangunan pada Negara Berkembang: Studi Kasus Konflik Agraria Wadas”. Diskusi yang berlangsung seru pada Jumat, 28 Mei 2021 lalu ini menjawab sejumlah pertanyaan terkait konflik yang terjadi terkait pembangunan di Negara berkembang, khususnya pada kasus konflik agrarian Desa Wadas.
Diskusi dibuka dengan pertanyaan bagaimana langkah konkrit Indonesia sebagai salah satu Negara demokrasi terbesar dalam menyelaraskan masalah pembangunan infrastruktur dengan tetap memerhatikan keberlangsungan lingkungan hidup secara adil dan makmur? Para peserta berpendapat bahwa sebagai Negara demokrasi pemerintah sudah sepantasnya memprioritaskan kesejahteraan rakyat. Namun, pemerintah masih menggunakan kekuatan militer untuk menindak rakyat yang tidak setuju. Meski begitu, pembangunan infrastruktur dan kelangsungan lingkungan hidup bisa dilaksanakan secara bersamaan. Contohnya seperti pembangunan infrastruktur untuk membuka ladang produksi yang bisa member keuntungan baik untuk masyarakat maupun pemerintah.
Dalam posisinya sebagai Negara berkembang, banyak masyarakat Indonesia yang bersuku Jawa masih menganut konsep Sentralisasi Mandala, yaitu menganggap indikator keberhasilan pemerintahan dilihat dari banyaknya pembangunan yang dilakukan. Langkah konkret yang bisa dilakukan adalah dengan mengubah pola pikir agar mengurangi dominasi kekuatan militer dalam menangani penolakan masyarakat. Selain itu, masyarakat tidak seharusnya melanggengkan langkah eksploitasi pemerintah yang merugikan masyarakat, seperti masyarakat Wadas.
Selanjutnya, diskusi mengulik tentang bagaimana dalam sejarahnya, negara-negara berkembang menyelaraskan antara pembangunan infrastruktur dan permasalahan lingkungan dan apakah ada kaitannya dengan status Negara sebagai Negara berkembang. Jika menilik kasus Wadas ini, pemerintah terlalu memprivat wilayah yang seharusnya milik masyarakat sehingga mempersulit akses masyarakat. Hal ini tidak terlepas dari adanya lingkaran oligarki yang terus bertumbuh di Indonesia. Sedangkan sebagai Negara berkembang yang tidak memiliki kekuatan penuh, Indonesia mau tidak mau mengikuti arus kapitalisasi yang ada. Karenanya pemerintah seharusnya bisa menyeimbangk anantara pembangunan dengan kelangsungan hidup terlepas dari status negara berkembang itu sendiri dan diperlukan kebijakan untuk menciptakan sistem yang dapat mengakomodasi keduanya.
Kemudian terkait fenomena investasi total Proyek Strategis Nasional Bendungan Bener yang merupakan tujuan akhir dari penambangan quarry di Desa Wadas yang mencapai kisaran 2 triliun rupiah dengan berbagai pertimbangan terkait dampaknya terhadap masyarakat, ekosistem lokal, keterlibatan perusahaan multinasional dalam investasi, serta risiko kecaman dari aktor-aktor aktivis internasional seperti Greenpeace maka pemerintah seharusnya mengambil tindakan mengingat konsekuensi yang dihadapi berasal dari internal maupun eksternal. Para elit sebenarnya paham dengan kasus ini tetapi karena kita masih terjerat dengan suatu system ekonomi politik yang kurang mengakomodir pihak marginal alhasil kondisi ini sulit untuk diberhentikan. Disamping itu, terdapat pendapat terkai langkah konkret pemerintah terlalu naïf dan tidak tepat sasaran karena semuanya kembali ke pemerintah sehingga solusinya diperlukan solidaritas bersama.
Catatan: Tulisan dan foto sepenuhnya berasal dari HMPS HI Undip selaku pelaksana kegiatan.
