16/05/2022

Menyoroti Kebijakan Presiden Terpilih Korea Selatan, Yoon Seok Yeol, dan Alasan Dirinya Dijuluki Trump dari Negara Ginseng

Haluan kebijakan internasional presiden terpilih Yoon Seok Yeol dinilai akan berpengaruh terhadap hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara. (Sheren/LPM OPINI)

LPM OPINI–Pada tanggal 9 Maret 2022 lalu, Yoon Suk Yeol terpilih sebagai presiden Korea Selatan untuk periode selanjutnya. Terpilihnya Yoon Suk Yeol ini kemudian menimbulkan kekhawatiran tidak hanya di ranah domestik, tetapi juga di global.  

Adanya perubahan haluan sikap politik akibat perubahan kepemimpinan sempat menjadi isu yang hangat diperbincangkan khususnya bagi para pengamat politik dunia. Hal ini sebagai akibat dari adanya Perang Korea yang sampai detik ini masih belum mengalami titik terang, kecuali adanya gencatan senjata.

Perang antara kedua negara semenanjung Korea tersebut bisa saja sewaktu-waktu terjadi dan ini dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya adalah kebijakan yang dilakukan baik Korea Selatan maupun Korea utara, serta dipengaruhi oleh pola kepemimpinan dari dua negara tersebut. Korea Utara yang menganut otoritarianisme memiliki pola kepemimpinan yang tertutup dan lebih mengerucut terhadap kepala negara mereka yaitu Kim Jong Un. Sementara Korea Selatan yang menganut sistem liberal menganut pola kepemimpinan yang berubah-ubah seiring dengan pergantian kepemimpinan di negara tersebut.

Perbedaan pola kepemimpinan di Korea Selatan pun dilihat dapat membawa corak politik yang berbeda.  Hal ini dipengaruhi oleh faktor idiosinkratik Yoon Suk Yeol yang berbeda dengan presiden Korea Selatan sebelumnya, Moon Jae In, yang masingnya membawa pendekatan yang berbeda dalam politik negara tersebut.

“Pola kepemimpinan konservatif Yoon Suk Yeol jelas membawa pendekatan berbeda dalam politik nasional Korea Selatan. Hal ini tak lepas dari perbedaan haluan antara Partai Kekuatan Rakyat dan Partai Demokrat di mana partai yang disebut terakhir menempatkan kadernya sebagai Presiden di era sebelumnya. Presiden Moon dari partai Demokrat di masa sebelumnya membawa Korea Selatan cukup aktif mengedepankan jalur diplomasi, berbeda dengan Yoon Suk Yeol yang pada masa awal keterpilihannya menyatakan sikap tegas terkait isu-isu sensitif dalam perpolitikan nasional Korea Selatan,” jelas Novriest Umbu Walangara Nau, S.Hub.int., M.A., Dosen Universitas Ksatria Wacana pada wawancara 30/03/2022 lalu.

Umbu menguraikan bahwa Yoon Suk Yeol juga merupakan seorang yang eksentrik, tegas, dan tidak ragu mengeluarkan pernyataan-pernyataan kontroversial. Langkah-langkahnya ini jugalah yang membuat popularitasnya melambung, termasuk juga menciptakan segregasi di antara pemilih. Hal tersebut dapat menjadi sinyal untuk mengamati wajah Korea Selatan yang berbeda di bawah komando Yoon Suk Yeol dengan pola kepemimpinan konservatifnya. 

Isu Anti-Feminisme Yoon Suk Yeol

Salah satu pernyataan kontroversial yang sempat dilontarkan oleh Yoon Suk Yeol saat melakukan kampanye kepresidenannya adalah tentang penghapusan Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang kemudian membawa perdebatan yang besar di ranah domestik negara tersebut. Hal ini dikarenakan Yoon Suk Yeol meyakini bahwa kehadiran Kementerian Pemberdayaan Perempuan tidak begitu krusial dan memakan anggaran yang tidak begitu perlu, sehingga ia ingin melakukan strukturisasi pemerintahan. Meski demikian, perlu diingat bahwa keinginan Yoon Suk Yeol tersebut belum tentu dapat langsung diloloskan karena harus berhadapan dengan Partai Demokrat yang memegang suara mayoritas di Majelis Nasional. 

Sikap yang ditunjukkan Presiden terpilih ini dapat membawa dampak besar bagi kondisi sosial perempuan di Korea Selatan, dengan catatan bahwa Yoon Suk Yeol gagal menjembatani segregasi yang tercipta dalam pemilihan Presiden paling sengit di Korea Selatan ini. 

“Bila mencermati pertarungan dalam pemilu beberapa waktu lalu, terdapat fakta bahwa 58,7 persen pemilih pria berusia 20-an memilih Yoon Suk Yeol, sementara sebaliknya, 58 persen pemilih perempuan berusia 20-an memilih rivalnya. Bila tak tertangani, perpecahan sosial mungkin saja terjadi. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa Yoon Suk Yeol memiliki sikap yang didasari motif untuk mendukung kesetaraan di ranah individual setiap warganya dan untuk merampingkan struktur pemerintahan beserta anggaran, sehingga sikapnya terhadap kaum perempuan bukan murni dilandasi ketidaksukaan terhadap suatu kelompok tertentu,” jelas Umbu.

Meski demikian, isu anti-feminisme dari Yoon Suk Yeol ini sempat menjadi perbincangan hangat di kalangan media. Isu anti feminisme di Korea Selatan menjadi semakin nyata dengan kehadiran perlawanan dari sesama warga negara yang menganggap bahwa isu feminisme telah membangun stereotip yang sangat merugikan kaum laki-laki. Gerakan ini terang-terangan ingin memperjuangkan keadilan bagi kaum laki-laki. Kelompok Dang Dang We dan Men on Solidarity telah menjadi gerakan populer dengan banyak pengikut sehingga menimbulkan perdebatan tajam di dalam negeri. 

Untuk waktu yang cukup lama, Korea Selatan telah memperoleh koefisien yang cukup rendah dalam hal kesetaraan gender. Selama ini, Korea Selatan telah mengalami kenyataan bahwa terdapat angkatan kerja perempuan yang lebih sedikit dibandingkan kaum laki-laki. Begitu pula dengan penerimaan gaji kaum perempuan yang lebih rendah daripada kaum laki-laki. Ditambah lagi dengan budaya patriarki yang begitu kuat di Korea Selatan sebagai implementasi ajaran Konfusianisme, tingkat kesetaraan gender di Korea Selatan dapat semakin menurun sebagai akibat dari sikap anti-feminisme Presiden Yoon Suk Yeol. 

Haluan Kebijakan Luar Negeri Yoon Suk Yeol

Umbu secara lebih lanjut juga menjelaskan bahwa terdapat haluan kebijakan yang berbeda antara Presiden Yoon Suk Yeol dengan presiden Korea Selatan sebelumnya. Yoon berjanji membangun hubungan aliansi yang lebih erat dengan Amerika Serikat dan mencanangkan untuk melakukan latihan militer bersama yang lebih intensif. Di samping itu, Korea Selatan juga ingin dibawa untuk aktif dalam kerjasama pertahanan bilateral dengan AS-Jepang. Langkah-langkah tersebut merupakan langkah krusial yang dapat membawa hubungan Korea Utara-Korea Selatan dalam nuansa baru. Hal ini akan sangat tergantung dari bagaimana respon Korea Utara terhadap haluan kebijakan Korea Selatan yang baru. 

“Selama ini Korea Utara beberapa kali dapat diredam dengan soft diplomacy berupa penawaran bantuan dan kerjasama sebagai ganti atas sikap Korea Utara untuk menahan diri dari kebijakan agresifnya. Yoon Suk Yeol yang sedari awal ingin mengambil sikap tegas dapat memantik munculnya kebijakan agresif dari Korea Utara. Secara khusus, hubungan Korea Utara-Korea Selatan dapat menjadi semakin runyam dengan sikap Yoon Suk Yeol yang ingin untuk menjadikan bukan sebagai mediator konflik dengan Korea Utara, tetapi menyelaraskan kebijakan dengan AS terhadap kebijakan nuklir Korea Utara. Bagian ini yang dapat memantik reaksi keras Korea Utara yang selama ini selalu menyatakan skeptisisme terhadap langkah-langkah AS,” jelas Umbu kemudian.

Kebijakan yang diciptakan oleh pemerintahan Yoon Seok Yeol dinilai akan berpengaruh terhadap iklim perpolitikan internasional terlebih lagi melihat situasi internasional yang sedang tidak begitu kondusif sebagai implikasi langkah agresif Rusia di Ukraina. 

Upayanya memperkuat aliansi dengan Amerika Serikat, termasuk dalam permintaannya agar Amerika Serikat menambah pemusatan kekuatan militer di Korea Selatan bisa meningkatkan tensi. Bila rencana ini terwujud dan memperoleh kebijakan retaliasi baik dari Korea Utara maupun China, maka dampak langsung yang paling mungkin dirasakan oleh komunitas internasional adalah tingkat kerumitan negosiasi mendamaikan Korea Utara-Korea Selatan akan semakin tinggi. 

“Pada masa sebelumnya, Presiden Moon dengan pendekatan yang soft cukup bisa membangun relasi baik dengan Korea Utara, meski hubungannya naik-turun. Korea Selatan sering memberikan bantuan sebagai imbal atas restriksi nuklir Korea Utara, sehingga dapat membuka ruang negosiasi dengan Korea Utara. Namun, bila Yoon Suk yeol benar-benar menekankan sikap keras terhadap Korea Utara, jalur negosiasi dalam menjadi semakin rumit,” ujar Umbu menanggapi sikap politik dari Yoon Suk Yeol ini. 

Menurut Umbu, secara umum sikap Korea Selatan akan memberi dampak langsung dalam politik internasional bila dibalas dengan aksi konfrontasi oleh Korea Utara. Akan tetapi, perlu diingat juga bahwa kebijakan-kebijakan Yoon Suk Yeol belum tentu sepenuhnya direstui oleh Amerika Serikat dibawah pemerintahan Biden, terlebih dalam hal pemusatan kekuatan militer di Korea Selatan. 

Amerika Serikat tentu memperhatikan keruhnya situasi internasional saat ini, sehingga akan berhati-hati untuk tidak menarik Korea Utara, China bahkan Rusia dalam pusaran konflik yang semakin dalam. Komunitas internasional pun tentu akan berusaha meredam langkah agresif Korea Selatan di bawah komando Yoon Suk Yeol, agar upaya damai di Korea Utara-Korea Selatan tidak justru menjadi sirna. (interview 30/03/2022).

 

Narasumber Eksklusif: Novriest Umbu Walangara Nau, S.Hub.int., M.A., lecturer of International Relations UKSW.

Penulis artikel: Silvia Novitasari

Riset: Aisa Selvira / Vika Adistya

Editor: Luthfi Maulana

Redaktur Pelaksana: Dinda Khansa

Pemimpin Redaksi: Luthfi Maulana

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *