Peringati 16 HAKTP, Jaringan Masyarakat Sipil Jateng Adakan Aksi Panggung Ekspresi
LPM OPINI – Jaringan Masyarakat Sipil Jawa Tengah melakukan aksi teatrikal berupa panggung ekspresi di depan Gedung Pramuka, Kota Semarang. Aksi ini dilakukan untuk memperingati 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) yang sudah berlangsung selama 19 tahun di Indonesia sejak pertama diinisiasi oleh Komnas Perempuan.
Kampanye 16 HAKTP ini diadakan setiap tanggal 25 November hingga 10 Desember dengan Women’s Global Leadership Institute (WGLI) sebagai pencetusnya pada tahun 1991. Aksi oleh Jaringan Masyarakat Sipil Jawa Tengah yang berlangsung pada Minggu (4/12) ini mengangkat tema besar “Wujudkan Solidaritas Bersama, Hapuskan Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan”.
Adapun pernyataan aksi dalam kampanye 16HAKTP oleh Jaringan Masyarakat Sipil Jawa Tengah ini membawa poin-poin isu berupa:
- Mengecam segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, menuntut pemerintah untuk memenuhi kewajiban terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap perempuan.
- Kami Jaringan Masyarakat Jawa Tengah berkomitmen untuk saling mendukung, dan bersolidaritas untuk semua perempuan, penyintas/korban, dan perempuan pembela HAM.
Lenny Ristiyani, anggota LRC-KJHAM yang juga ambil bagian dari Jaringan Masyarakat Sipil Jateng dalam aksi ini mengatakan bahwa rangkaian peringatan 16 HAKTP ini sudah mulai tancap gas sejak 26 November lalu dengan agenda doa lintas iman bagi perempuan penyintas serta perempuan penegak Hak Asasi Manusia (HAM).
“Kalau rangkaian 16 HAKTP ini mulai dari 25 November, di awal kita ada doa lintas iman di tanggal 26 november malam, melibatkan 7 agama, tetapi yang hadir 5 perwakilan agama ada dari katolik, kristen, penghayat kepercayaan, islam, dan satu laginya hindu.”
“Kita sama-sama mendoakan penyintas kekerasan terhadap perempuan dan mendoakan perempuan pembela HAM,” terang Lenny.
Kampanye tersebut dilanjutkan dengan agenda peluncuran dan bedah buku berjudul “Perempuan dan Kesetaraan Relasi Seksualitas” yang diselenggarakan di Akatara House.
“Kita banyak agendanya, kemarin di Akatara, tempatnya WKRI (Wanita Katolik RI) ada launching dan bedah buku, itu dari teman-teman gusdurian yang menyelenggarakan,” ungkap Lenny.
Aksi di muka massa yang juga bertepatan dengan kegiatan Car Free Day (CFD) di area Simpang Lima – Pleburan ini membawakan parade ekspresi yang menampilkan keberagaman dan teatrikal mengenai kekerasan yang dialami perempuan. Aksi ini dihadiri juga oleh kawan difabel Tuli yang menunjukkan ekspresi dan aspirasinya melalui tarian.
“Tadi ada parade ekspresi ada yang melalui kostum, ada juga yang menari. Ada teman-teman disabilitas tuli, walaupun dia tuli tapi dia menunjukkan kalau dia bisa menari, juga ada ibu-ibu support group (Sekartaji) yang membawakan lagu-lagu dan puisi tentang pelanggaran HAM dan ekspresi mengenai musik,” jelasnya.
Pada aksi kali ini, selain adanya parade ekspresi, kotak surat untuk Gubernur menjadi hal segar baru dari rangkaian kampanye 16 HAKTP ini. Kotak surat ini tak hanya diisi oleh simpatisan aksi, melainkan juga disebar ke perempuan-perempuan yang ada di CFD.
“Kotak baru hari ini dan nanti akan kita serahkan ke gubernur. Kotak ini bukan Cuma diisi teman-teman yang ikut tapi kita sebar massa yang ada di CFD ini untuk menyampaikan surat ke Gubernur,” kata Lenny.
Bagi Lenny dan kawan-kawan Jaringan Masyarakat Sipil Jawa Tengah, kampanye ini penting untuk mengingatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Jawa Tengah sudah sangat parah. Untuk itu, Lenny amat mengharapkan adanya kerja solidaritas dan kolaboratif dari berbagai pihak untuk mengimplementasikan aturan progresif yang saat ini telah berlaku.
“Kita ingin mengkampanyekan bahwa kekerasan terhadap perempuan ini parah banget di jawa tengah, tapi nanti untuk data akan launching data sendiri,”
“Kita butuh kerja-kerja solidaritas dan kolaboratif dari berbagai sektor, baik dari mahasisswa, pekerja, dari akademisi, dan pemerintah juga. Karena kan di Jateng sendiri sudah ada perda ada pergub tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan juga didukung dengan UU TPKS. Jadi bagaimana jawa tengah mengimplementasikan aturan baik tingkat provinsi maupun nasional,” ungkap Lenny.
Berdasarkan pengalaman Lenny di LRC-KJHAM, selama mengadvokasi kasus kekerasan terhadap perempuan, implementasi dari aturan progresif yang telah disahkan baik di tingkat regional maupun nasional masih belum memenuhi harapan. Ia mengatakan bahwa masih ada aparat penegak hukum yang belum mengimplementasikan aturan tersebut sebagaimana mestinya.
“Kalau implementasi saat ini karena belum ada aturan turunan yang ada 5 PP sama 5 Perpres ini jadi kalau pengalamannya LRC-KJHAM jadi ada aparat penegak hukum yang belum mengimplementasikan. Jadi setelah UU TPKS ini kita mau apa? Jangan kira sudah ada UU TPKS kita sudah bebas, sudah aman, ternyata masih banyak yang mesti kita kawal termasuk PP dan perpres tadi,” terangnya.
Aksi ini kemudian akan diteruskan pada Jumat (9/12) dengan agenda diskusi mengenai buruh migran dan ditutup pada puncak 16 HAKTP pada Sabtu (10/12).
“Tanggal 9 nanti ada diskusi mengenai buruh migran dari teman-teman SBMI, bareng teman-teman LBH semarang dan akan ditutup di hari HAM Internasional di tanggal 10,” tutup Lenny.
Reporter: Almira Khairunnisa/Luthfi Maulana
Penulis: Luthfi Maulana
